Penerapan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Pada Koperasi Kredit Kolese Santo Yusup (Kopdit Kosayu) K

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Penerapan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Pada Koperasi Kredit Kolese Santo Yusup (KOPDIT KOSAYU) Kota Malang. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh karena Koperasi simpan pinjam saat ini adalah koperasi yang berkembang cukup pesat di indonesia. Salah satu contohnya yaitu koperasi kredit kolese santo yusup (KOPDIT KOSAYU) di kota malang. Kopdit Kosayu merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang menawarkan berbagai pinjaman terdiri dari Pinjaman Konsumtif, Pinjaman Profesi, Pinjaman Komersial, Pinjaman Komersial Plus, dan Pinjaman Perumahan. Pada prakteknya tidak semua jaminan yang ada di kopdit kosayu didaftarkan. Hanya untuk pinjaman yang bernilai besar dengan jaminan berupa sertifikat yang didaftarkan tetapi untuk pinjaman yang bernilai kecil tanpa menggunakan jaminan tidak didaftarkan sehingga jaminan tersebut tidak dapat memberi kepastian hukum kepada pihak koperasi untuk dapat mengeksekusinya apabila suatu saat debitur cidera janji. Berdasarkan hal tersebut diatas, dibuatnya karya tulis ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pasal 13 ayat (1) undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah pada koperasi kredit kolese santo yusup (KOPDIT KOSAYU) Kota Malang (2) Untuk mengetahui dan menganalisis apakah penerapan jaminan dan pendaftaran hak tanggungan yang dibebankan kepada anggota tidak bertentangan dengan pasal 26 ayat (1) undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian dimana anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus adalah pengguna jasa koperasi. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan teknik analisis isi. Dari Hasil dari penelitian dengan metode diatas, hasil penelitian yang diperoleh bahwa Koperasi Kredit Kolese Santo Yusup (KOPDIT KOSAYU) Kota Malang telah menerapkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah terhadap kredit anggota dengan nilai pinjaman di atas Rp. 50 Juta dan disertai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat dihadapan PPAT, jika skalanya di bawah Rp. 50 Juta maka pihak Kopdit Kosayu akan menerbitkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dihadapan Notaris. Penerapan jaminan tidak bertentangan dengan pasal 26 ayat (1) undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian penerapan sistem jaminan hanya dibebankan pada anggota yang meminjam dengan besaran melebihi jumlah simpanannya, hal itu juga sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi, Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi maka Koperasi dimungkinkan untuk menetapkan jaminan disetiap kegiatan peminjaman dana pada anggota, jaminan itu bisa berupa barang atau hak tagih