Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Penyalahgunaan Wewenang Pengadaan Barang dan Jasa.

Pada Skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyalahgunaan wewenang pengadaan barang dan jasa. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya beberapa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan kepala daerah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan atau anggaran daerah sebenarnya telah mendelegasikan wewenangnya sebagai Pengguna Anggaran kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Namun kepala daerah melakukan tindakan yang melebihi wewenangnya dan bahkan melakukan penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, sehingga mempengaruhi hasil dari pengadaan barang dan jasa. Karena dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah tidak dijelaskan pertanggungjawaban kepala daerah, maka perlu dicari bagaimana bentuk pertanggungjawaban kepala daerah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyalahgunaan wewenang pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah? (2) Apakah solusi mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah dalam perspektif hukum adminstrasi negara? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan deskriptif analisis yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan menggunakan Metode analisis bahan hukum kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif yakni dengan menggambarkan serta menganalisis tentang pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyalahgunaan wewenang pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah, serta alternatif mencegah terjadinya penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam perspektif hukum adminstrasi negara. Selain itu, teknik analisis terhadap bahan hukum dirumuskan menggunakan beberapa interpretasi hukum yaitu interpretasi gramatikal dan interpretasi logis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasa-lahan yang ada bahwa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan kepala daerah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa maka peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman mekanisme pertanggungjawaban hukum kepala daerah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk pelaksaanaan pertanggungjawaban hukum kepala daerah. Sedangkan untuk pelaksanaan pertanggungjawaban hukum secara pribadi atau pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta pengembalian kerugian negara menurut pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang yang berdampak timbulnya korupsi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam perspektif hukum administrasi negara meliputi beberapa bidang perubahan yaitu: (1)Penerapan Pemerintahan yang baik (good governance); (2) Progam publik pemerintah dalam kegiatan pegadaan barang dan jasa; (3) Perbaikan Organisasi Pemerintah