Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi di Badan Pengelola Keuangan dan

Dalam skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan penghapusan barang milik daerah, khusunya pelaksanaan penghapusan barang milik daerah yang dilakukan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Malang dimana penelitian dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang sebagai Pembantu Pengelola Barang. Penelitian mengenai pelaksanaan penghapusan barang milik daerah ini merupakan suatu penelitian yang menjelaskan pentingnya penghapusan barang, mengingat barang-barang yang diadakan oleh Pemerintah memiliki masa berlaku yang pendek khusunya terhadap barang-barang bergerak selain kendaraan bermotor. Dimana barang-barang tersebut apabila digunakan secara terus menerus maka akan dipastikan berkurangnya nilai guna dari barang tersebut dan apabila barang tersebut masih tetap digunakan maka akan dapat membebani biaya perawatannya namun tidak memberi hasil optimal dalam menunjang sarana dan prasarana kegiatan pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dimana dilakukan di lapangan secara langsung dengan metode wawancara, dimana dilakukan wawancara secara langsung kepada narasumber guna memperoleh data primer. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan pendekatan yang mengkaji fakta dan kebenaran yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber untuk mengetahui sebarapa pentingnya pelaksanaan penghapusan barang milik daerah tersebut dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hasil Penelitian menunujkkan bahwa pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dilakukan terhadap barang-barang yang rusak yang tentunya sudah tidak layak digunakan, hal tersebut dilakukan sesuai dengan PERMEND Nomor 17 Tahun 2007. Pelaksanaan Penghapusan dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pembantu Walikota dalam pengelolaan barang-barang milik daerah yang berada dalam lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Malang. Hambatan yang dialami oleh BPKAD dalam pelaksanaan kegiatan penghapusan tersebut yakni hambatan teknis dalam pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dilingkungan Pemerintahan Daerah Kota Malang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diharapkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini merupakan Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang untuk dapat bekerja sama dengan Pembantu Pengelola Barang baik dalam hal pemenuhan kelengkapan administrasi untuk pengajuan usulan penghapusan barang sehingga dengan Sumber Daya Manusia yang memadai maka akan dipastikan pelaksanaan penghapusan barang milik daerah akan dapat berjalan secara benar, efektif dan efisien mengingat penhapusan barang tersebut merupakan suatu hal yang dapat dikatakan penting