Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility

Korporasi memberikan banyak kontribusi bagi perkembangan suatu negara. Dalam melaksanakan aktifitas bisnisnya, korporasi berusaha mendapatkan keuntungan finansial juga keuntungan sosial. Keuntungan sosial korporasi berupa kepercayaan dari masyarakat terhadap korporasi untuk mencegah konflik sosial antara masyarakat dengan korporasi. Dalam rangka usaha pengembangan masyarakat diperlukan peranan penting bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga masyarakat dan korporasi ikut dalam pengembangan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga muncul pengaturan mengenai tanggung jawab sosial yang dimaknai sebagai Corporate Social Responsibility (CSR), dimana CSR ini mengarah pada pengembangan masyarakat lokal sekitar korporasi. Dalam menerapkan CSR bagi korporasi merupakan hal yang penting untuk mematuhi aturan hukum, karena korporasi adalah bagian dari masyarakat yang bertanggungjawab dan berkewajiban untuk menjaga ketertiban dan keteraturan tatanan sosial. Pemidanaan korporasi yang tidak melaksanakan CSR perlu dilakukan karena dampak kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi merugikan masyarakat sekitar. Korporasi melakukan kegiatan di daerah sekitar pemukiman warga, sehingga korporasi mempunyai tanggung jawab dan sudah menjadi kewajiban bagi korporasi untuk memberikan timbal balik atas apa yang didapatkan oleh korporasi ditempat berdirinya korporasi tersebut. Korporasi memperoleh keuntungan yang berkali lipat dari aktifitas atau kegiatan korporasi tersebut maka apabila korporasi tidak melaksanakan CSR, Korporasi tersebut sudah seharusnya diberikan sanksi. Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti akan mengangkat rumusan masalah (1) Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana di Indonesia bagi korporasi yang tidak melaksanakan Corporate Social Resonsibility? (2) Apa urgensi pengaturan sanksi pidana bagi korporasi yang tidak melaksanakan Corporate Social Responsibility? Jenis penelitian yang peneliti ambil adalah yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk menganalisis berbagai bahan hukum yang ada, teknik analisis bahan hukum yang digunakan oleh peneliti memakai metode penafsiran gramatikal, sistematis dan content analysis. CSR di Indonesia menjadi suatu kewajiban yang haru dijalani oleh korporasi. Pelaksanaan CSR di Indonesia bukan merupakan sifat kesukarelaan tetapi sudah merupakan kewajiban. Sehingga ada kewajiban yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ada dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang 10 Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan, Keputusan Menteri BUMN No. 236/MBU2003 tentang Program Kemitran dan Bina Lingkungan, Peraturan Menteri BUMN No. 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Namun dari beberapa undang-undang tidak ada yang menyebutkan mengenai sanksi pidana yang diterapkan apabila suatu korporasi tidak melaksanakan CSR. Sanksi yang diterapkan pun dalam beberapa undang-undang tersebut didelegasikan ke dalam pengaturan lainnya yang terkait, sehingga harus melihat peraturan perundangundangan terkait terlebih dahulu. Hanya satu undang-undang yang menerapkan sanksi yang jelas diatur yaitu dalam undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyebutkan sanksi administratif. Sanksi administratif yang diterapkan apabila terjadi pelanggaran, kurang optimal dibandingkan dengan kerugian yang diderita oleh masyarakat. Sanksi pidana berfungsi untuk memberikan efek jera kepada para pelaku, selain itu sanksi pidana juga berfungsi sebagai alat untuk mencegah terjadi pelanggaran dikemudian hari. Cara ini efektif digunakan sebagai sanksi dalam hal tidak dilaksanakannya Corporate Social Responsibility oleh korporasi. Perlunya pemidanaan korporasi yang tidak melaksanakan CSR dikarenakan korporasi dalam kehidupan masyarakat memiliki peran penting, CSR mempunyai dampak yang besar terhadap masyarakat, sanksi administrasi kurang mempunyai kekuatan memaksa hal ini karena sanksi yang diterapkan ringan dan masih ada pelanggaran terhadap tidak dilaksanakannya CSR oleh korporasi, kemudian juga sanksi pidana mempunyai kekuatan memaksa. Sanksi pidana sebagai bentuk sanksi ultimum remidium, sebagai upaya terakhir apabila sanksi-sanksi yang lainnya tidak dapat mengatasi tindak pidana yang terjadi