Tindakan Evakuasi Yang Dilakukan Oleh Militer Amerika Serikat Terhadap Warga Negaranya Saat Konflik Bersenjata Di Sudan Selatan

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Tindakan Evakuasi yang Dilakukan Oleh Militer Amerika Serikat terhadap Warga Negaranya saat Konflik Bersenjata di Sudan Selatan. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh terjadinya konflik bersenjata di Sudan Selatan dan pada konflik bersenjata tersebut, terdapat beberapa warga negara Amerika Serikat yang berada di wilayah konflik. Sehingga pihak Amerika Serikat mengambil tindakan dengan menggunakan pihak militer negaranya untuk mengevakuasi warga negaranya yang sedang berada di Sudan Selatan saat terjadi konflik bersenjata untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana tanggung jawab pemerintah Sudan Selatan terhadap warga negara asing yang ada di wilayahnya ketika terjadi konflik bersenjata? (2) Bagaimana status hukum tindakan Amerika Serikat dalam mengevakuasi warga negaranya dengan menggunakan pihak militer saat konflik bersenjata yang terjadi di Sudan Selatan berdasarkan hukum humaniter Internasional? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik analisis bahan hukum deskriptif kualitatif yaitu metode yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan pada ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional khususnya humaniter internasional dan pendapat para pakar. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Pemerintah Sudan Selatan bertanggung jawab atas perlindungan orang sipil asing yang berada di wilayahnya selama orang sipil asing tersebut masih berada di wilayah yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Sudan Selatan. Selain perlindungan itu, Amerika Serikat juga dapat melakukan tindakan evakuasi dengan menggunakan pihak militernya berdasarkan hukum humaniter internasional tetapi pada kasus ini, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1977 karena pihak Amerika Serikat tidak memberitahukan akan dilaksanakannya tindakan evakuasi tersebut kepada pihak yang berwenang atas wilayah yang akan dilaksanakan tindakan evakuasi tersebut