Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Tanpa Izin Oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Studi Di Kepolisian Resort Mojokerto

Pada Skripsi Ini, Penulis Membahas Tentang Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Tanpa Izin Yang Ada Di Kabupaten Mojokerto. Hal Ini Dilatarbelakangi Dengan Maraknya Kasus Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Mojokerto, Namun Hanya Sedikit Yang Disidik Oleh Pihak Kepolisian Resort Mojokerto. Tujuan Penulisan Ini Adalah Untuk Mengetahui, Memahami, Dan Menganalisis Tentang Kendala Dan Upaya Penegakan Hukum Yang Dihadapi Kepolisian Resort Mojokerto Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Tanpa Izin. Dalam Rangka Mengetahui Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Tanpa Izin, Maka Jenis Penelitian Yang Digunakan Adalah Penelitian Hukum Empiris, Melalui Pendekatan Penelitian Yuridis Sosiologis. Penelitian Ini Dilakukan Di Kepolisian Resort Mojokerto Dengan Data Primer Yang Diperoleh Dengan Wawancara Kepada Anggota Penyidik Dan Studi Pengamatan Terhadap Berita Acara Pemeriksaan (Bap), Sedangkan Data Sekunder Diperoleh Dengan Studi Dokumentasi. Kemudian Menganalisis Data Yang Diperoleh Dengan Teknik Deskriptif Kualitatif. Berdasarkan Hasil Penelitian, Kendala Internal Yang Dihadapi Kepolisian Resort Mojokerto Adalah Kuantitas Dan Kualitas Personil Penyidik Di Tiap-Tiap Unit Yang Belum Memadai, Khususnya Di Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resort Mojokerto, Dan Koordinasi Antara Pihak Kepolisian Dengan Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal (Bptpm) Kabupaten Mojokerto Yang Tidak Efektif. Kendala Eksternal Yang Timbul Adalah Ketidakhadiran Saksi Yang Dipanggil Secara Sah, Keterangan Saksi Yang Tidak Jelas, Dan Keterangan Saksi Ahli Yang Tidak Sesuai Dengan Pertanyaan Penyidik. Upaya Yang Dilakukan Terhadap Kendala Internal Adalah Melakukan Pelatihan-Pelatihan, Diklat, Dan Evaluasi Yang Secara Khusus Dilakukan Untuk Mengukur Kemampuan (Kinerja) Personil Penyidik, Dan Menyusun Strategi Guna Peningkatan Koordinasi Antar Instansi Penegak Hukum. Upaya Yang Dilakukan Terhadap Kendala Eksternal Adalah Melakukan Penyampaian Surat Panggilan Ii, Menjelaskan Kepada Saksi Tentang Kewajiban Saksi, Menunjukkan Dasar Hukum Tentang Kewajiban Saksi Ahli. Saran Yang Diberikan Dalam Penulisan Skripsi Ini Adalah Perlunya Satuan Reskrim Mengatasi Segala Kendala Yang Ada Dalam Proses Penyidikan Pertambangan Batuan Tanpa Izi