Perlindungan Hukum Bagi Lansia Terlantar Dalam Memperoleh Pelayanan Publik (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Di Panti Werdha Dan Dinas Sosial Kabupaten

Perlindungan sosial merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Pemerintah secara khusus telah merumuskan berbagai peraturan yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Namun faktanya, hingga saat ini belum dibentuk peran khusus dari pemerintah dalam membantu lansia terlantar mendapatkan kesejahteraan sosial mereka, sehingga dapat dikatakan perlindungan hukum lansia terlantar di Indonesia masih kabur. Padahal secara tegas telah dijelaskan dalam Pasal 9 dan 10 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yaitu jaminan sosial harus menjamin kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terpenuhi dan jaminan sosial itu berupa asuransi kesejahteraan sosial. Dengan demikian penulis merasa pentingdan sangat menarik untuk mengangkat permasalahan yaitu Mengapa pelaksanaan perlindungan hukum bagi lansia terlantar menurut pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam memperoleh pelayanan publik panti werdha belum terlaksana dengan baik dan konsep solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis karena hendak melihat dan meneliti tentang bagaimana pelaksanaan dan hambatanhambatan yang mempengaruhi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial di Kota Kediri. Berdasakan hasil penelitian penulis, didapatkan bahwa Pemenuhan Jaminan Sosial bagi para lansia terlantar di Kabupaten Kediri tidak diperkuat dengan Perda ataupun Perbup Kabupaten Kediri, Anggaran Bantuan Sosial untuk lansia terlantar sangat kecil dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Kediri sangat minim terhadap keberadaan lanisa terlantar di Panti werdha dan para lansia terlantar kurang diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri. Konsep atau solusi yang ditawarkan adalah pelibatan PSKS dalam bentuk Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat