Tinjauan Yuridis Pasal 10 (B) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Terhadap Pembangunan Jalan Tol

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis konsep kepentingan umum pada Pasal 10 (B) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Terhadap Pembangunan Jalan Tol. Penelitian ini dilatarbelakangi karena pembangunan jalan tol dimasukkan dalam salah satu kategori kepentingan umum pada Pasal 10 (B) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Permasalahan yang diangkat adalah (1) Bagaimana kriteria kepentingan umum dalam konteks pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum? (2) Mengapa pembangunan jalan tol dikategorikan sebagai salah satu kepentingan umum menurut Pasal 10 (B) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum? (3) Bagaimana konsekuensi hukumnya apabila jalan tol dikategorikan sebagai salah satu kepentingan umum menurut Pasal 10 (B) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum? Kemudian metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konsep (Conceptual-Approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskripstif-analitis yaitu metode analisis bahan hukum dengan cara menentukan isi atau makna konsep hukum secara hirarki pada peraturan perundang-undangan, asas-asas dalam peraturan perundang-undangan dan pendapat para sarjana yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian. Hasil dari penelitian ini yaitu Kriteria kepentingan umum dalam konteks pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum tidak memberikan batasan mengenai kepentingan umum dengan kepentingan swasta. Kemudian pembangunan jalan tol dikategorikan sebagai salah satu kepentingan umum menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum untuk memberikan kemudahan dalam pembangunan infrastruktur dan konsekuensi hukumnya apabila jalan tol dikategorikan sebagai salah satu kepentingan umum menurut pasal 10 (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum maka jalan tol harus dibedakan dengan kepentingan umum yang lain karena ada campur tangan dari swasta dilihat dari segi sumber pendanaan dan penyelenggaraannya