Optimalisasi Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Terkait Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah (Studi Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Blitar)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaiman optimalisasi alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) terkait rencana pembangunan pemerintah daerah salah satunya melalui Dinas Perindustrian dan Perdagagan Kabupaten Blitar. Pengalokasian DBHCHT ini bersadarkan pada Peraturan Bupati Blitar Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Blitar. Metode pendekatan yag digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-sosiologis yaitu mengetahui tentang penyaluran DBHCHT apakah sesuai dengan program yang disebutkan dalam perundang-undangan mengenai DBHCHT dan peruntukkannya bagi kesejahteraan masyarakat terutama terkait dengan hasil tembakau dan sekitarnya. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa secara deskriptif analisis yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang aktual serta berusaha mengumpulkan, menyajikan, menganalisis data yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari Dina Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar yaitu optimalisasi alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagagan Kabupaten Blitar belum optimal dapat dilihat dari tabel pelaksanaan kegiatan DBHCHT tiap tahunnya ada beberapa program yang tidak dapat dilaksanakan karena program tersebut tidak dapat diserap oleh masyarakat, faktor sumber daya manusia. Kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar yaitu: penurunan jumlah pabrik industri rokok, faktor sistem alokasi dana dari pemerintah pusat, perencanaan program, kebijakan pemerintah pusat. Upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar yaitu: melaporkan ketidaksesuaian ketentuan dari Menteri Keuangan dengan keadaan Kabupaten Blitar yang dikembangkan terkait DBHCHT, mengantisipasi pelaksanaan program akibat keterlambatan alokasi DBHCHT yag diterima daerah, melakukan pembinaan terhadap pegawai Disperindag Kabupaten Blitar. Menurut hasil penelitian ini adalah perlu meningkatkan penyuluhan terutama mengenai DBHCHT kepada masyarakat agar masyarakat tidak buta mengenai alokasi DBHCHT dan dapat meningkatkan sumber daya manusia baik pegawai maupun masyarakat untuk semakin inspiratif