Benturan Kewenangan Polri Dan Kpk Sebagai Penyidik Dalam Kasus Simulator Sim (Kajian Yuridis Penyelesaian Melalui Memorandum Of Understanding)

Penulisan skripsi ini memfokuskan pada kewenangan POLRI sebagai penyidik menurut KUHAP dan juga undang-undang Kepolisian, serta kewenangan KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi menurut undang-undang KPK, yang kemudian melahirkan suatu Memorandum of Understanding yang ditandatangani oleh ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang isinya tentang upaya Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun ternyata, MoU tersebut justru menimbulkan permasalahan antara POLRI dan KPK dalam menangani kasus korupsi Simulator SIM. Kedua lembaga tersebut merasa memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan, sehingga terjadilah benturan kewenangan antara POLRI dan KPK. Hal inilah yang mendasari penulis mengangkat permasalahan ini, dengan tujuan untuk mengetahui serta menganalisa kewenangan-kewenangan POLRI dan KPK menurut peraturan-peraturan yang berlaku. Permasalahan yang akan dibahas adalah tentang bagaimana penyelesaian kasus Simulator SIM atas asar MoU yang telah disepakati bersama oleh POLRI, KPK dan Kejaksaan. Dan juga tentang bagaimana penyelesaian konflik kewenangan dalam Simulator SIM tersebut berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan pembahasan tentang penyelesaian konflik kewenangan tersebut, penulis menggunakan dasar MoU dan juga pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menganalisis tentang lembaga mana yang sebenarnya memiliki kewenangan sebagai penyidik dalam kasus Simulator SIM ini