Politik Hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Penulisan skripsi ini membahas tentang Politik Hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Latar belakang penulisan skripsi ini adalah adanya fenomena otonomi khusus yang luar biasa di Provinsi Papua dan Papua Barat disebabkan adanya konflik berkepanjangan. Diperlukan adanya peranan hukum sebagai perangkat rekayasa yang mampu memulihkan keadaan dan mewujudkan cita-cita luhur Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan penelitian terbagi menjadi dua, pertama, untuk mendeskripsikan, memaparkan dan menganalisis latar belakang pembentukan Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Kedua, untuk mendeskripsikan, memaparkan dan menganalis pelaksanaan Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Latar belakang pembentukan undang-undang otonomi khusus di Papua dan Papua Barat dimulai dari adanya desakan separatisme yang kuat dari elemenelemen masyarakat asli Papua. Separatisme ini lahir akibat memoria passionis yang dibiarkan berlarut-larut sehingga antara akar dan cabang permasalahannya menjadi bias dan semakin rumit. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang kemudian diberlakukan pula bagi Provinsi Papua Barat, dianggap sebagai jalan keluar dari persoalan-persoalan di atas. Penuangan prinsip pembentukan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat sayangnya tidak diakomodasi dengan baik, perlahan asimetrisme otonomi milik kedua Provinsi ini pudar seiring dengan dinamika hukum yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Penulis memberikan saran berkenaan dengan permasalahan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, terdiri dari: (1) Revisi yang holistik dan kompherensif terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan (2) Pertegas bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Undang-Undang yang mengatur otonomi khusus Papua dalam menyikapi permasalahan di Papua dan Papua Barat. Aturan Hukum yang baik akan mampu menghasilkan kondisi yang baik pula di masyarakat