Implementasi Kewenangan Penyidikan dan Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Terkait Tindak Pidana Kehutanan Terhadap Satwa Liar Yang

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang penyidikan tindak pidana kehutanan terhadap satwa liar yang dilindungi. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya tindak pidana kehutanan terhadap satwa liar yang dilindungi yang terjadi pada umumnya di kota-kota besar di Pulau Jawa dan Bali. Berdasarkan pasal 6 KUHAP terdapat 2 (dua) orang penyidik, yakni pejabat Polri dan PPNS yang beri wewenang khusus oleh Undang-undang. Diantara 2(dua) orang penyidik tersebut menggunakan fungsi koordinasi untuk saling bekerja sama dalam proses penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya yakni penyidikan. Mengangkat rumusan masalah (1)Bagaimana Implementasi kewenangan Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Terkait tindak pidana Kehutanan terhadap satwa liar yang dilindungi? (2)Bagaimana koordinasi yang dilakukan antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia terkait tindak pidana Kehutanan terhadap satwa liar yang dilindungi?. Jenis penelitian ini adalah hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian berada di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur dan Kepolisian Daerah Jawa Timur. Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan responden yakni Sumarsono, S, H., selaku PPNS Kehutanan yang menangani tindak pidana tersebut, Ekaswati S, H., selaku Kasi Korwas PPNS dan Agung Sugiharto selaku Kasubsi BAN Sidik yang berkoordinasi dengan PPNS Kehutanan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan atau literature, studi dokumen, dan akses internet. Teknik analisa data menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa penyidikan yang dilakukan PPNS Kehutanan terkait tindak pidana kehutanan terhadap satwa liar yang dilindungi belum berjalan optimal, dalam pelaksanaannya PPNS tidak melakukan penahanan terhadap tersangka dengan alasan tersangka bukan berasal dari sindikat yang besar dan tersangka kooperatif dalam memberikan keterangan. Selain itu dalam penyempurnaan berkas perkara PPNS cenderung tidak meminta bantuan kepada Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Korwas PPNS guna memberikan petunjuk, koordinasi yang tejalin antara kedua instansi tidak dilakukan sejak awal adanya informasi dugaan tindak pidana, koordinasi hanya dilakukan pada saat pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), pengiriman tahap ke 1 berkas perkara dan pengiriman tahap ke II tersangka dan barang bukti. Diharapkan PPNS dapat meningkatkan teknik keterampilan penyidikan dan dapat memaksimalkan fungsi koordinasi dalam penyidikan dengan Penyidik Polri dalam hal ini Korwas PPNS sehingga dalam proses penegakan hukum dapat berjalan sinergis