Implikasi Yuridis Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perubahan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Per

Dalam penulisan skripsi ini dibahas mengenai Implikasi Yuridis Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perubahan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Hal ini dilatarbelakangi dengan semakin besar peranan korporasi dalam berbagai bidang, khususnya bidang ekonomi, dan adanya kecenderungan korporasi melakukan kejahatan dalam mencapai tujuannya, maka kini telah terjadi pergeseran pandangan bahwa korporasi juga merupakan subjek hukum pidana di samping manusia alamiah. Seiring dalam hal korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, pertanggungjawaban korporasi secara pidana harus diikuti dengan menyediakan jenis pidana yang sesuai untuk diterapkan pada korporasi. Tidak semua jenis pidana yang ada dapat diterapkan pada korporasi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perubahan pasal 108 UU No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan berdasarkan UU No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 tahun 1995 tentang kepabenan, serta untuk merumuskan alternatif perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kepabeanan dari hasil perbandingan antara UU Korupsi, UU TPPU, dan UU Kepabeanan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Jenis bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode content analisis (analisis isi). Proses analisa data dilakukan dengan cara interpretasi menurut bahasa/gramatikal dan interpretasi sistematis. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa implikasi yuridis perumusan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam UU Kepabeanan antara lain: (1) belum terjaminnya fungsi hukum sebagai social control dalam pengaturan sanksi bagi korporasi; (2) pertanggungjawaban pidana bagi korporasi kurang menjamin aspek keadilan; (3) belum mengakibatkan aspek penjeraan; (4) tidak ada pengaturan khusus tentang sanksi pengganti; (5) tidak ada pengaturan khusus tentang pidana tambahan yang dapat dijatuhkan pada korporasi; (6) tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “hubungan lain” dalam pasal 108 ayat (2). Sedangkan, alternatif perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi terkait dengan pasal 108 tindak pidana kepabeanan, yaitu: (1) perumusan pengaturan mengenai pemberatan pidana bagi korporasi; (2) perumusan pengaturan khusus mengenai sanksi pengganti; (3) perumusan pengaturan khusus mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan pada korporasi; (4) perumusan secara jelas pengaturan tentang pihak-pihak yang dipertanggungjawabkan. Kepada pihak pemerintah khususnya pihak pembuat undang-undang untuk segera mengkaji kembali dan merevisi kembali undang-undang kepabeanan. Selain itu, bagi kalangan akademisi diminta untuk mengkaji kembali apabila akan mempelajari lebih mendalam tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Kepabeanan