Hambatan Dalam Proses Balik Nama Sertipikat Hak Atas Tanah Melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung)

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan hambatan dalam proses balik nama sertipikat hak atas tanah melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Pilihan tema tersebut dikarenakan didasari di dalam kehidupan masyarakat tanah merupakan kebutuhan yang sangat penting dan dengan berjalannya waktu tanah akan dapat dialihkan kepemilikannya dari pemilik yang satu kepada pemilik yang lain.Peralihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan berbagai cara pada umunya dilakukan dengan cara jual beli. Mengenai persyaratan pemindahan hak telah diatur di dalam pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Namun dalam praktek peralihan hak atas tanah, bahwa ternyata masyarakat tidak selalu melakukan pembayaran secara tunai tetapi biasanya juga dilakukan dengan cara mencicil. Untuk melindungi pihak pembeli yang telah membayarkan cicilan karena balik nama belum bisa dilakukan maka para pihak sering kali menjembatani dengan membuat perjanjian pengikatan jual beli baik yang dibuat dengan akta notariil maupun dengan akta dibawah tangan seperti halnya yang ditemukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung. Namun terjadi banyak hambatan dalam proses balik nama ketika cicilan telah lunas dibayarkan oleh pembeli. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat ditarik rumusan masalah : (1) Bagaimana pelaksanaan peralihan hak atas tanah dengan menggunakan pengikatan jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung ? (2) Apa saja hambatan yang terjadi dalam proses balik nama sertipikat hak atas tanah melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung? (3)Apa upaya penyelesaian yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan dalam proses balik nama sertipikat hak atas tanah melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung?. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data hukum primer dan sekunder akan dianalisis dengan menggunakan teknis deskriptif analitis yaitu dengan mengumpulkan data-data, bahanbahan, inforrmasi hasil wawancara dari nara sumber yang terkait didalam proses penelitian peralihan hak atas tanah melalui perjanjian pengikatan jual beli dan dianalisis sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa beberapa masyarakat Kabupaten Tulungagung banyak mengalami hambatan-hambatan dalam proses balik nama sertipikat hak atas tanah. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah tidak dapat dilakukan proses balik nama dikarenakan penjual dan ahli waris tidak ditemukan, penjual tanah menghilang dan sengketa yang terjadi diantara para ahli waris. Dari hasil penelitian ini ada beberapa upaya penyelesaian yang ditempeuh secara litigasi maupun non litigasi