Implementasi Pengaturan Pengawasan Izin Mendirikan Bangungan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Bangunan Di Kabupaten Lamongan (Studi Di Badan Penanaman Modal Dan Per

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang bangunan di Kabupaten Lamongan terhadap pengawasan bangunan di Kabupaten Lamongan, dan untuk mengetahui, menemukan, serta menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan dalam implementasi Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang bangunan di Kabupaten Lamongan terhadap pengawasan bangunan yang ada di Kabupaten Lamongan dan upaya yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Lamongan dalam menghadapi hambatan tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis sosiologis, yang mendasarkan penelitian pada peraturan-peraturan yang berlaku dan juga dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya di lapangan. Data yang digunakan adalah primer dan data sekunder yang didapatkan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi pada masyarakat Kabupaten Lamongan khususnya warga di Kecamatan Sugio dan Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Lamongan. Lokasi Penelitian dilakukan di Kabupaten Lamongan dan instansi Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Lamongan. Penelitian ini didukung dengan data primer dari hasil wawancara langsung dengan responden serta data sejunder dari Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan dokumen serta arsip yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwaImplementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 tahun 2007, tentang Bangun Di Kabupaten Lamongan yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Lamongan terhadap pengawasan bangunan - bangunan yang ada di kabupaten lamongan belum optimal karena terdapat hambatan – hambatan yang ada di lapangan. Hambatan tersebut antara lain karena kurangnya anggota dalam menjalankan pengawasan bangunan di lapangan, kurangnya sarana prasarana, dan budaya masyarakat yang belum sadar akan pentingnya kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan. Upaya yang dilakukan Badan Penanaman Modal Dan Perizinan kedepan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan memperbanyak petugas – petugas yang akan ditempatkan di kecamatan – kecamatan, memperbanyak sarana prasarana dalam mengakses daerah – daerah yang sulit dijangkau, serta memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan Izin Mendirikan Banguan agar bangunan tersebut legal dan mempermudah pengawasan bangunan apabila terjadi pelanggaran. Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Lamongan telah melakukan pengawasan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No.6 Tahun 2007 Tentang Bangunan Di Kabupaten Lamongan. Namun dalam Pelaksanaan Pengawasan Izin Mendirikn Bangunan tersebut terdapat tiga hambatan. Hambatan tersebut antara lain, kurangnya anggota Tim Monitoring dan Evaluasi, kurangnya sarana Prasarana, serta kurangnya kesadaran Masyarakat. Saran berkaitan dengan Pelaksanaan Pengaturan Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan yang dilakukan Badan Penanaman Modal Dan Perizinan agar dapat melaksanakan pengawasan tersebut dengan baik dengan menambahkan anggota Tim Monitoring dan Evaluasi. Selain itu juga sarana prasarana harus dipenuhi, serta harus memberikan penyuluhan pada masyarakattentang pentingnya Izin Mendirikan Bangunan. Apabila ketiganya dilakukan bukan tidak mungkin tidak ada pelanggaran bangunan di kabupaten lamongan