Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 P/Khs/2013 Tentang Pemakzulan Pejabat Negara Terkait Perkawinan Siri

Skripsi Ini Membahas Tentang Pemakzulan Pejabat Negara Yang Melakukan Perkawinan “Siri” Pada Masa Menjabat. Hal Ini Dilatarbelakangi Oleh Aspirasi Masyarakat Tentang Dugaan Pelanggaran Etika Dan Peraturan Perundang-Undangan Oleh Aceng Fikri Sebagai Bupati Garut Yang Melakukan Perkawinan “Siri” Dengan Fany Oktora Selama 4 (Empat) Hari. Bupati Yang Tergolong Pejabat Negara Seharusnya Menaati Dan Menegakkan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai Dengan Sumpah Jabatan Yang Diucapkannya. Kasus Pernikahan Kilat Aceng Fikri, Seorang Bupati Garut, Berujung Pada Pemakzulan Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/Khs/2013 Yang Diajukan Oleh Dprd Kabupaten Garut. Atas Dasar Putusan Mahkamah Agung Tersebut Aceng Fikri Dapat Dimakzulkan Sesuai Dengan Prosedur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Kasus Ini Merupakan Kasus Yang Pertama Kali Diputus Dan Masih Belum Ada Regulasi Yang Tegas Mengatur (Terjadi Kekosongan Hukum) Serta Pelanggaran Hak Dan Kewajiban Moral Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Perlu Dikaji Lebih Lanjut. Permasalahan Yang Diangkat Dalam Skripsi Ini Adalah 1) Apakah Dasar Dan Pertimbangan Pemakzulan Pejabat Negara Melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 P/Khs/2013 Sudah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Uu Perkawinan)? 2) Apakah Dasar Dan Pertimbangan Pemakzulan Pejabat Negara Melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 P/Khs/2013 Sudah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Uu Pemda)? Jenis Pendekatan Yang Digunakan Adalah Yuridis Normatif Dengan Dua Pendekatan Yaitu Perundang-Undangan Dan Kasus Untuk Mengkaji Dasar Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pemakzulan Pejabat Negara Terkait Perkawinan “Siri” Pada Masa Menjabat Sesuai Dengan Ketentuan Uu Perkawinan Dan Uu Pemda. Hasil Dari Penelitian Ini Adalah Secara Normatif Dasar Dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1 P/Khs/2013 Telah Sesuai Dengan Maksud Dari Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ( Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 41 Huruf B) Kecuali Pasal 39 Ayat (1) Uu Perkawinan Mengenai Perceraian Yang Tidak Dilakukan Di Muka Sidang Tidaklah Sesuai Karena Suatu Perceraian Yang Sah Menurut Uu Perkawinan Ini Harus Dicatatkan Perkawinannya Pada Akte Perkawinan. Berdasarkan Pelanggaran Terhadap Uu Perkawinan Tersebut, Aceng Fikri Sebagai Bupati Garut Pada Dasar Dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1 P/Khs/2013 Telah Sesuai Dengan Maksud Dari Ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Huruf E Dan F Uu Pemda Mengenai Kewajiban Seorang Kepala Daerah Dalam Mantaati Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Dan Menjaga Etika Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Sehingga Aceng Fikri Dinyatakan Melanggar Sumpah Jabatan Kepala Daerah. Saran Dari Penelitian Ini Adalah Agar Pemerintah Sebagai Pembuat Undang-Undang Segera Membuat Suatu Regulasi Baru Yang Bersifat Khusus Terhadap Setiap Pejabat Negara Pada Tingkat Apapun Yang Melakukan Perkawinan “Siri” Pada Masa Menjabat. Mengingat Seorang Pejabat Negara Adalah Salah Seorang Figur Pemimpin Yang Dapat Menjadi Contoh Ideal Dalam Menaati Dan Menegakkan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Kehidupan Bermasyaraka