Implementasi Program Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011, (Studi di Puskesmas Sawahan Kabupaten Nganjuk).

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Program Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat. Hal ini dilatar belakangi ini adanya ketidaksesuian pembagian kartu Jamkesmas yang terjadi di masyarakat khususnya di wilayah sawahan terkait dengan hak hidup sehat dan lebih layak bagi masyarakat miskin dan tidak mampu kurang berjalan dengan maksimal. Biaya kesehatan yang mahal menyebabkan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menikmati hak-haknya di bidang kesehatan sulit di wujudkan. Dengan menjadikan masalah kesehatan sebagai isu Hak Asasi Manusia (HAM) maka setiap orang berhak memperoleh manfaat yang sama tanpa memandang statusnya dan Negara bertanggungjawab merealisasikannya. Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini dilaksanakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosisologis yaitu pendekatan yang merupakan aturan hukum atau yuridis yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial yang terkait dengan masalah penelitian. Pendekatan ini bertujuan menggambarkan secara sistematik dan akurat mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu serta berusaha menggambarkan situasi atau kejadian pada realita. Implementasi program pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar 28 H dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, ketentuan Pasal 34 UUD 1945 dan Keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 pada dasarnya program Jamkesmas sudah berjalan sesuai dengan ketentuan, namun pada pelaksanaan Jamkesmas di Puskesmas Sawahan berdasarkan Keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 yang mengacu pada Keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 125/MENKES/SK/II/2008. Dimana pelaksanaan Jamkesmas di Puskesmas Sawahan sudah baik tetapi masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan Jamkesmas 2011, masih ada beberapa poin yang harus lebih diperhatikan dan lebih serius yaitu sosialisasi program Jamkesmas kemasyarakat agar masyarakat dapat memahami program Jamkesmas tersebut sesuai dengan prosedur yang telah berlaku. fakta dilapangan masih adanya permasalahan tentang ketidaksesuaian pembagian kartu Jamkesmas terhadap anggota mayarakat miskin dan tidak mampu sehingga hal tersebut dapat memperlambat proses pelayanan kesehatan. Saran yang dapat diberikan adalah lebih meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu agar hak mererka mereka untuk mendapatkan pelayanan khususnya berupa Jamkesmas lebih mendapat perhatian dari pemerintah sehingga masyarakat dapat merasakan hidup yang lebih layak dan sehat sesuai dengan apa yang mereka harapkan