Faktor Pendorong Pihak Yang Menyewakan Mobil Melakukan Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Mobil Melalui Pihak Kepolisian

Perbuatan sewa-menyewa mobil yang dilakukan antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan mobil dituangkan dalam perjanjian tertulis, yaitu perjanjian sewa mobil. Perjanjian tersebut menghendaki para pihak untuk memenuhi prestasinya, tetapi apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya, maka pihak tersebut dalam keadaan wanprestasi. Hal tersebut, pernah terjadi pada persewaan mobil di Wilayah Kota Madiun. Namun, upaya penyelesaian yang dilakukan adalah melalui upaya hukum pidana dengan melaporkan kepada pihak kepolisian, bukan melalui upaya hukum perdata dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri setempat. Uraian latar belakang di atas menunjukkan bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan, agar dapat mengidentifikasi, mengetahui, mendeskripsikan, dan menguraikan faktor pendorong pihak yang menyewakan mobil melakukan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil melalui pihak kepolisian, serta dapat menganalisa dasar pengaturan apa yang dapat dijadikan pedoman bagi Kepolisian untuk menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, serta menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisa data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong pihak yang menyewakan mobil melakukan upaya hukum pidana untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi yang dilakukan pihak penyewa adalah karena pihak yang menyewakan mobil tidak mengetahui bahwa pihak penyewa telah melakukan tindakan wanprestasi. Perhatiannya hanya pada tindak penggelapan mobil karena pihak penyewa tidak segera memberitahukan keterlambatan pengembalian mobil ataupun tidak mengembalikan mobil yang disewanya. Pihak kepolisian tidak mempunyai dasar pengaturan yang dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi, namun pihak kepolisian menyikapi laporan pihak yang menyewakan mobil dengan memfasilitasi pihak yang menyewakan mobil dan pihak penyewa melalui upaya musyawarah mufakat. Akan tetapi, apabila tidak terselesaikan melalui upaya tersebut, maka pihak kepolisian hendak menyarankan untuk menyelesaikannya melalui upaya hukum perdata dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri setempat. Pihak yang menyewakan mobil sebaiknya memiliki tindakan preventif untuk mencegah terjadinya permasalahan wanprestasi, dan hendaknya mengetahui mengenai klasifikasi permasalahan dalam lingkup hukum perdata maupun hukum pidana, agar dapat menempuh upaya hukum yang tepat dalam menyelesaikan permasalahannya. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia hendaknya memberikan aturan yang tegas dan jelas mengenai wenang atau tidaknya bagi pihak kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi