Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan Dalam Proses Penyidikan (Studi Di Kepolisian Resort Malang Kota),

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan Selama Menjalani Proses Penyidikan. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya tindak pidana perkosaan yang terjadi di Indonesia, terutama di wilayah Malang Kota. Salah satu contoh kasusnya adalah dimana korban bunga (nama samaran) (30 tahun) dan tersangka sebut saja bernama kumbang (nama samaran) (50 tahun), dimana dalam kasus ini korban merupakan anak tiri dari tersangka, yang melatar belakangi pemerkosaan tersebut adalah ibu korban telah meninggal, dan tersangka tidak dapat menahan hawa nafsunya untuk melakukan persetubuhan sehingga tersangka melakukan paksaanpaksaan disertai dengan kekerasaan kepada korban untuk bersetubuh dengan tersangka. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi korban perkosaan selama proses penyidikan di Kepolisian Resort Malang Kota? (2) Apakah kendala yang dihadapi oleh penyidik di Kepolisian Resort Malang Kota dalam memberikan perlindungan hukum pada korban perkosaan dan bagaimana upaya penanggulangannya? Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode yuridis sosiologis. Data primer diperoleh penulis dengan wawancara langsung kepada penyidik yang bekerja di Kepolisian Resort Malang Kota di bagian Perlindungan Perempuan dan Anak guna memperoleh data-data serta informasi yang akurat, sedangkan data sekunder diperoleh dengan penelusuran bahan-bahan pustaka dengan mengutip dan menganalisa peraturan perundang-undangan, artikel, buku, atau jurnal yang berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap Korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan perlindungan hukum kepada korban perkosaan, penyidik dari bagian Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Malang Kota menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 dan 6. Dimana dalam upayanya memberikan perlindungan hukum kepada korban perkosaan penyidik dari Polresta Malang Kota belum dapat memberikan seluruh hak-hak korban yang terdapat dalam pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, hal itu terjadi karena adanya hambatan-hambatan seperti tidak adanya sarana prasarana yang memadai, tidak adanya laporan dari korban kepada polisi, tidak adanya saksi, dan sebagainya. Maka upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Malang Kota untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut antara lain melakukan pembangunan sarana dan prasarana, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan sebagianya dengan tujuan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam upayanya memberikan perlindungan hukum kepada korban perkosaan tersebut