Penerbitan IMB yang Melanggar Tata Ruang (Kajian Tentang Implementasi Perda RTRW Kota Malang Terhadap Penerbitan IMB yang Melanggar Tata Ruang),

Dalam penulisan ini, peneliti membahas tentang penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) yang melanggar tata ruang yang terjadi di Kota Malang. Dalam pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dikatakan bahwa izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun faktanya, banyak bangunan berdiri di Kota Malang yang memiliki IMB namun letaknya tidak sesuai dengan tata ruang Kota Malang. Tidak adanya alasan yang jelas penyebab terjadinya penerbitan IMB yang melanggar tata ruang, serta tidak ada upaya penegakan hukum yang tegas terkait pelanggaran tersebut, sehingga menyebabkan menjamurnya pelanggaran tata ruang di Kota Malang. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban bahwa penyebab terjadinya penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) yang tidak sesuai dengan tata ruang Kota Malang dikarenakan oleh adanya mekanisme Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) BKPRD yang diajukan oleh pemilik bangunan kepada Pemerintah, serta adanya kasus suap yang dilakukan oleh oknum masyarakat dan pemerintah. Penegakan hukum/pengenaan sanksi terkait pelanggaran tata ruang ada 3 macam, yaitu sarana hukum administrasi, sarana hukum perdata dan sarana hukum pidana. Sedangkan upaya penegakan hukum di Kota Malang terkait penerbitan IMB yang melanggar tata ruang masih belum terlaksana. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Malang dalam mengatasi pelanggaran tata ruang tersebut ternyata bukan dari penerapan sanksi yang dikenakan kepada pemilik bangunan ataupun bagi oknum pemerintah, melainkan adalah membuat perda baru yang menyesuaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada perda lama. Perlu diketahui bahwa banyak sekali terjadi pelanggaran tata ruang pada saat berlakunya Perda Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang tahun 2001-2010. Namun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tersebut tidak ada upaya penegakan hukumnya. Melainkan pelanggaran-pelanggaran tersebut telah disesuaikan di dalam perda yang baru, yaitu perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang tahun 2010-2030