Putusnya Perkawinan Akibat Murtadnya Salah Satu Pihak (Analisis Yuridis Normatif Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 0411/Pdt.G/2011/Pa.Kota Bengkulu

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Analisis Yuridis Putusnya Perkawinan Akibat Murtadnya Salah Satu Pihak (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Bengkulu No. 0411/Pdt.G/2011/PA.Bn). Pilihan ini dilatar belakangi banyaknya terjadi Perkawinan yang awalnya pasangan tersebut berbeda agama tetapi salah satu pihak akhirnya terpaksa mengikuti agama pasangannya dikarenakan Indonesia belum mengakui atau mengatur mengenai perkawinan beda agama. Namun dikemudian hari pihak yang keluar dari agamanya tadi kembali lagi ke agamanya yang semula, yang akhirnya mengakibatkan adanya perbedaan agama yang dapat memicu terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga. Dan pada akhirnya dapat menyebabkan perceraian. Dalam penulisan karya tulis ini merumuskan dua masalah: (1) Mengapa murtadnya salah satu pihak menjadi alasan normatif putusnya suatu perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama nomor 0411/Pdt.G/2011/PA Kota Bengkulu? (2) Bagaimana jika hal tersebut dikaji dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pasal 19 dan bagaimana pandangan hukum Islam khususnya di dalam Kompilasi Hukum Islam tentang masalah itu? Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Undang- Undang (Statute Approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan Putusnya Perkawinan karena salah satu pihak murtad.. Dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Setelah dilakukan pengumpulan bahan hukum, maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis bahan hukum secara kualitatif yaitu bahan hukum disusun, digolongkan dalam pola, tema dan katagori”. Yang kemudian dilakukan analisis secara prespektif untuk menemukan jawaban ataspermasalahan dengan menggunakan tahapan berpikir secara sistematis. Analisis Preskriptif adalah analisis yang berdasarkan pada tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum yang dimaksudkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang disajikan dalam bentuk skripsi. Berdasarkan hasil penelitian, dengan adanya putusan pengadilan agama kota Bengkulu no. 0411/Pdt.G/2011/PA.Bn yang menunjukkan ketidaktegasan hakim dalam membuat keputusan yang menyangkut soal kemurtadan seseorang. Karena seharusnya KHI itu dibangun berdasarkan Al Qur’an, sunnah rasul dan hukum-hukum fiqh, maka KHI seharusnya juga bisa lebih tegas dalam menyatakan bahwa murtad dapat menjadi alasan perceraian tanpa perlu terjadinya ketidakrukunan rumah tangga terlebih dahulu. Serta dengan tidak adanya pengaturan mengenai hal ini bagi yang bergama non Islam maka terjadi kekosongan hukum yang menyebabkan pasangan suami-isteri yang ingin bercerai dikarenakan salah satu pihak pindah agama harus mengajukan gugatan cerainya dengan alasan lain yang diakui oleh undang-undang, hal ini menyebabkan kesulitan dalam hal pembuktiannya. Diperkuat kuat lagi terdapat beberapa ketidaksesuaian antara hukum-hukum yang ada di Indonesia yaitu antara hukum yang disusun oleh manusia dengan hukum yang sudah ditentukan oleh Tuhan terutama dalam permasalahan putusnya perkawinan akibat murtadnya salah satu pihak. Dapat kita lihat dengan jelas pada KHI pasal 116 huruf (h) bahwa murtad (riddah) dapat menjadi alasan terjadinya perceraian, apabila kondisi setelah terjadinya murtad itu berdampak pada terjadinya suatu bentuk ketidakrukunan dalam sebuah rumah tangga. Sedangkan untuk orang yang beragama Islam sudah ditegaskan dengan sangat tegas bahwa jika dalam suatu pernikahan antara dua orang yang keduanya sudah beragama Islam yang salah satunya murtad setelah perkawinan berlangsung maka secara otomatis perkawinannya harus cerai, baik dengan ada atau tidaknya hal tersebut menyebabkan ketidakrukunan berumah tangga