Implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Terkait Dengan Rekomendasi Dokumen UKL-UPL (Studi di Badan Lin

Artikel ini membahas tentang Implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terkait dengan rekomendasi Dokumen UKL-UPL. Pemilihan judul ini dilatarbelakangi karena para pemrakarsa atau pemilik kegiatan dan/atau usaha masih banyak yang tidak mengetahui bahwa kegiatan usahanya tersebut masuk dalam kegiatan yang wajib UKL-UPL. Permasalahan yang diangkat adalah Apakah Pelaksanaan Penerbitan Dokumen UKL-UPL di Kabupaten Malang dilakukan sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 yo pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2012 dan hambatan yang di hadapi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam mengimplementasikan pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 yo Pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2012, serta bagaimana upaya yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dalam menghadapi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan metode pendekatan yuridis sosioloogis. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Penerbitan Dokumen UKL-UPL di Kabupaten Malang telah dilakukan sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 yo Pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2012, namun belum efektif karena adanya kendala dalam faktor penegak hukumnya, serta kendala dari faktor masyarakat (pemilik usaha dan/ atau kegiatan). Hambatan dalam mengimplementasika Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 yo Pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2012 adalah wilayah kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang yang sangat luas, sosialisasi yang belum optimal, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Dokumen UKL-UPL, lamanya waktu perbaikan atau penyempurnaan sehingga pengembalian UKL-UPL melebihi batas waktu yang telah ditentukan sehingga proses penerbitan dokumen UKL-UPL oleh Badan Lingkungan Hidup juga menjadi terhambat. Upaya dalam mengatasi kendala tersebut yaitu dengan cara mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada, mengoptimalkan fasilitas yang ada, berkoordinasi dengan instansi yang terkait, melakukan sosialisasi, serta seminar