Kajian Normatif Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis membahas “Kajian Normatif Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi ( Putusan Mahkamah Agung No. 1132 K/Pid/2005)”, dilatarbelakangi terlibatnya korporasi dalam tindak pidana korupsi sehingga sangat merugikan negara. Pemidanaan terhadap korporasi terdapat pada pasal 20 Undang-Undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam skripsi ini, mengambil contoh korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi pada Putusan MA No. 1132 K/Pid/2005. Permasalahan dalam penulisan ini adalah, bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam Putusan MA No. 1132 K/Pid/2005 berdasarkan undang-undang no. 31 tahun 1999 jo undang-undang no. 20 Tahun 2001, dan Apa implikasi yuridis dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan undang-undang no. 31 tahun 1999 jo undang-undang no. 20 Tahun 2001 terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam Putusan MA No. 1132 K/Pid/2005. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif . Pendekatan penulisan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode Statute Approach (pendekatan perundang-undangan), dan metode Case Approach ( pendekatan kasus). Teknik penelusuran dalam penelitian ini menggunakan cara studi kepustakaan dan akses internet. Teknik Interpretasi Hukum yang digunakan adalah Interpretasi Gramatikal, Interpretasi Teleologis, dan Interpretasi Sistematis . Putusan MA No. 1132 K/Pid/2005 terdapat penjatuhan pidana yang kurang tepat untuk dijatuhkan pada korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, tersangka terbukti telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara ± Rp. 18.572.700.646,-. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Pasal 43 A Undang-Undang No 20 Tahun 2001. Terdakwa dikenakan pidana penjara selama 4 tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, menghukum denda sebesar Rp. 50.000.000,- subsidair 3 bulan kurungan; Membayar uang pengganti sebesar ± Rp. 8.445.931.364,-. Putusan ini tidak tepat dijatuhkan pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Dalam Putusan MA No. 1132 K/Pid/2005, korupsi terjadi dalam lingkup korporasi, akan tetapi korporasi tidak ikut dijatuhi pidana. Melihat pasal 20 yang mengatur tentang korporasi kenapa korporasi tidak ikut dijatuhi pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1132 K/Pid/2005 apabila dikaitkan dengan tujuan hukum, sangat tidak sesuai dengan tujuan hukum yang sebenarnya yaitu Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Keadilan bagi masyarakat dan Negara. Dalam perkara seperti ini, sebaiknya para penegak hukum dapat lebih bijaksana lagi dalam menjatuhkan pidana terhadap orang maupun korporasi, sehingga hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuan hukum yang sebenarnya. Selain itu, pemerintah harus bersikap lebih tegas dalam menyikapi perkara-perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, sehingga tidak terjadi lagi tindak pidana korupsi baik yang dilakukan dalam lingkup suatu korporasi, maupun yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri