Diskresi Oleh Pihak Kepolisian Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan Ringan Di Polres Kota Batu)

Dalam penulisan skripsi ini penulis meneliti dan membahas Diskresi Oleh Pihak Kepolisian dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Hal ini didasari semakin meningkatnya jumlah pelaku anak yang harus berhadapan dengan hukum positif Indonesia. Padahal Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi Convention on the Rights of the Child dimana salah satu prinsipnya adalah kepentingan terbaik bagi anak dan penghormatan atas hak dan martabat anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan pihak kepolisian Polres Kota Batu dalam menerapkan aturan diskresi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian Polres Kota Batu dalam menerapkan aturan diskresi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Dalam upaya mengetahui Diskresi Oleh Pihak Kepolisian dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, yakni suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat. Penulis dalam skripsi ini membahas permasalahan yang ada dengan cara melihat dari segi yuridis yang terdapat dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Polres Kota Batu penulis mendapatkan jawaban dari masalah yang ada, bahwa piha kepolisian Polres Kota Batu dalam menjalankan diskresi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan memiliki beberapa pertimbangan, antara lain pelaku masih dibawah umur, tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan, kerugian yang dialami oleh korban tidak membahayakan nyawa, keresahan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh anak, persetujuan korban atas penerapan diskresi, kesediaan pelaku dan keluarga pelaku untuk menepati perjanjian dan syarat diskresi. Kendala yang dihadapai oleh pihak kepolisian Polres Kota Batu yakni anggapan negatif masyarakat terhadap pihak kepolisian, rendahnya pengetahuan hukum masyarakat terutama pada kebijakan diskresi, penolakan pemberlakuan diskresi oleh korban dan keluarga korban. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Kota Batu untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan melakukan pembangunan citra kepolisian sebagai pengayom masyarakat, melakukan penyuluhan hukum pada masyarakat, bagi korban dan keluarga korban yang menolak diberlakukannya diskresi diberi pemahaman dan pengertian atas kebijakan diskresi. Agar penerapan diskresi berjalan dengan baik maka diperlukan kepercayaan terhadap kinerja kepolisian dalam mengemban tugas penyelidikan dan penyidikan oleh pihak-pihak terkait dan seluruh lapisan masyarakat. Begitu kompleksnya hukum positif Indonesia yang berlaku pihak kepolisian dapat bekerjasama dengan kementrian dan pihak-pihak terkait untuk terus melakukan sosialisasi pada masyarakat luas