Implementasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan Terkait Biaya dan Waktu dalam Pelayanan Konversi Hak a

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas Implementasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan Terkait Biaya dan Waktu dalam Pelayanan Konversi Hak atas Tanah untuk Peningkatan Pelayanan Publik. terdapat pertentangan antara das sollen dan das sein . Dos sollen, yakni mengenai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan, terkait pelayanan konversi hak hanya membutuhkan waktu sampai dengan 98 (sembilan puluh delapan) hari. Das sein dalam penelitian ini adalah pelayanan BPN masih dirasa masih sangat kurang dalam melaksanakan kewajibannya dalam pelayanan publik, BPN dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan standar pelayanan, sehingga BPN tidak mampu memberikan pelayanan yang cepat sederhana dan biaya ringan seperti yang diharapkan masyakat. Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah: 1) Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung Implementasi Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan terkait biaya dan waktu dalam pelayanan konversi hak atas tanah. 2) Apa upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Malang untuk menangani hambatan tersebut Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut, penulis menggunakan metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian empiris ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu Faktor Penghambat Kantor Pertanahan Kota Malang adalah Masih adanya penambahan biaya selain dari biaya yang sudah di tentukan yang ada dilingkungan aparatur Kantor Pertanahan Kota Malang, Penambahanbiayajuga dilakukan oleh PPAT dan masyarakat, Tenaga dari Kantor pertanahan masih minim. Menyikapi hal-hal tersebut di atas, maka sudah selayaknya Peningkatan Penegakan hukum atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanaha