Kendala Dinas Perhubungan Dalam Mengawasi Dan Memberi Pembinaan Bagi Pengelola Parkir Untuk Mencegah Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang masalah penggunaan klausula eksonerasi pada karcis parkir. Dimana penggunaan eksonerasi adalah dilarang oleh undang-undang, terutama Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan untuk wilayah Kota Malang pada khususnya sudah ada Perda no 4 tahun 2009 tentang Pengelolaan Tempat Parkir yang juga mewajibkan pengelola atau petugas parkir untuk bertanggung jawab penuh atas kendaraan yang berada di tempat parkirnya. Fokus penelitian ini adalah tentang kendala dan upaya yang telah dilakukan Dinas Perhubungan sebagai sebuah lembaga yang berwenang mengurusi masalah pengelolaan parkir yang ada di Kota Malang. Sehingga dengan ditemukannya permasalahan-permasalahan yang selama ini menghambat dapat ditemukan cara-cara pemecahan nya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berjenis yuridis empiris dan menggunakan metode yuridis sosiologis dengan bertujuan untuk melihat sejauh mana penerapan suatu peraturan terhadap pelaksanaan nya di masyarakat. Dasar peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terutama mengenai peraturan tentang larangan penggunaan klausula eksonerasi dalam kegiatan usaha. sumber data yang digunakan adalah Dinas Perhubungan Kota Malang dan beberapa sumber lain yang terkait. Metode yang digunakan dalam menggali informasi adalah menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan secara langsung. Hasil dari penelitian ini mengandung kesimpulan bahwa penerapan klausula eksonerasi masih terdapat di Kota Malang karena adanya perbedaan wewenang dalam pengelolaan parkir yang terjadi. Dalam hal ini Dinas Perhubungan tidak dapat melakukan suatu tindakan yang berada di luar kewenangan yang telah diberikan oleh perda. Karena adanya perbedaan pengelolaan maka timbulah kekosongan wewenang dalam pengawasan dan pembinaan tempat parkir yang berada di luar pengelolaan pemerintah daerah. Namun dengan kewenangan yang ada padanya, Dinas Perhubungan telah mencegah terjadinya penggunaan klausula eksonerasi pada pelaksanaan parkir