Hambatan Pelaksanaan Peranan Polisi Dalam Pengamanan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Di Polres Malang Kota (Implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 201 Tentang

Skripsi ini membahas tentang hambatan pelaksanaan peranan polisi dalam pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia. Hal ini dilatar belakangi permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia kepada polisi dapat dilakukan apabila pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang akan dilakukan dirasa dapat membahayakan para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia. Perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia merupakan ranah hukum perorangan atau lingkup hukum perdata, sehingga masih diragukan peran polisi dalam pelaksanaan pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia. Keraguan itu berdasar pula karena masyarakat menilai polisi merupakan penegak hukum yang disangkutkan dengan ranah hukum pidana. Sejak diberlakukannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada bulan Juni tahun 2011 sampai bulan Oktober tahun 2012, sudah ada 9 (sembilan) permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia kepada Polres Malang Kota yang diajukan oleh lembaga pembiayaan. Namun pada jangka waktu itu pula terdapat 2 (dua) laporan pengaduan eksekusi jaminan fidusia oleh debitur kepada Polres Malang Kota. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana peranan polisi dalam pelaksanaan pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia di Polres Malang Kota menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan apa saja hambatan yang dihadapi oleh Polres Malang Kota dalam menjalankan perannya sebagai pengaman eksekusi jaminan fidusia. Di dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji hambatan pelaksanaan peranan polisi dalam pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia dalam berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Sosiologis yaitu penelitian ini dilaksanakan dalam masyarakat khususnya di Polres Malang Kota Hasil dari penelitian ini adalah, hambatan dalam pelaksanaaan peranan Polisi dalam pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia dapat digolongkan menajdi 3 yaitu, hambatan struktural, hambatan substansi dan hambatan kultur hukum. Hambatan struktural terkait dengan lembaga pendaftaran sertifikat jaminan fidusia xii hanya ada satu di tiap provinsi sehingga jangka waktu selesainya pembuatan sertifikat jaminan fidusia terlalu lama, selain itu pada awal diberlakukannya Perkapolri No 8 Tahun 2011 anggota polri sebagai pihak yang berperan dalam pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia banyak yang belum memahami prosedur pengamanannya. Hambatan substansi terkait dengan Perkapolri No 8 Tahun 2011 tidak menjelaskan pengertian eksekusi jaminan fidusia yang memerlukan pengamanan dari Polri. Hambatan kultur hukum yaitu kurang fahamnya masyarakat terhadap hukum terlebih mengenai jaminan fidusia dan banyaknya pendapat bahwa Polri tidak memiliki wewenang dalam pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia. Saran dari penulis adalah Bagi Polri, agar memberikan sosialisasi lebih lanjut kepada anggota Polri sendiri, lembaga-lembaga yang mengadakan perjanjian jaminan fidusia dan masyarakat perihal eksistensi jaminan fidusia dan peranan polisi dalam pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Bagi Kreditur, agar lebih memperhatikan prinsip 5C (Collateral, Capacity, Character, Capital dan Condition of economy) dalam memberikan fasilitas kredit maupun pembiayaan agar tidak terjadi debitur lalai yang memerlukan eksekusi jaminan fidusia. Bagi Masyarakat, agar mencari pemahaman bagaimanan eksistensi jaminan fidusia dan menghindari kelalaian dalam perjanjian kredit maupun pembiayaan dengan perjanjian tambahan jaminan fidusia