Efektifitas Pasal 75 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan Terkait Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko (Studi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Abstrak penulisan ini memaparkan atau menggambarkan tentang banyaknya usaha ruko di Kota Malang. Dari banyaknya ruko tersebut memungkinkan adanya pengusaha ruko yang tidak membuat IMB. Dalam pasal 75 Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2004 menyebutkan bahwa setiap kegiatan membangun dan atau menggunakan dan atau membongkar bangunan atau bagian bangunan dalam wilayah Kota Malang diwajibkan memiliki izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Adanya perda yang mengatur belum tentu masyarakat dapat bekerja sama dalam menaati peraturan tersebut. Masih banyak pemberitaan tentang banyaknya pengusaha ruko terindikasi tidak mempunyai atau tidak melaksanakan ketentuan pasal 75 Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2004. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah atau dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana efektifitas pasal 75 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan terkait pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko. 2) Apa hambatan yang dihadapi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam pelaksanaan pasal 75 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan terkait pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan bagaimana upayanya dalam mengahadapi hambatan tersebut? Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis. dimana untuk menganalisis mengenai efektivitas pemberian IMB ruko milik pribadi yang dilakukan masyarakat di Kota Malang, terutama mengenai ketentuan Pasal 75 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Bangunan dan upaya kritis untuk menjawab permasalahan dengan mengkajinya tidak semata-mata dari sisi norma hukum akan tetapi juga perilaku dari masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu Keefektifitasan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan karena sebagian besar ruko-ruko tersebut belum memilik izin, dari total persentase yang peneliti dapatkan 45,19% pemilik ruko memiliki IMB dan 54,8% pemilik ruko masih belum mempunyai IMB. Selain itu informasi yang penulis peroleh dari narasumber yang mengutamakan membangun ruko terlebih dahulu daripada mengutamakan mengajukan surat IMB. Faktor penghambat, antara lain lamanya proses untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan, biayanya yang cukup mahal dikarenakan banyaknya oknum dalam yang mempersulit para pemilik ruko untuk mendapatkan izin, sehingga para pemilik pun tidak segan memberikan “uang pelicin” kepada staf kantor Pemerintah, kurangnya sosialisasi dari aparat pemerintah terkait ketentuan pasal 75 Peraturan Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Malang untuk mengatasi faktor penghambat adalah menambah jumlah sosialisasi ke pengusaha dan masyarakat, dan lebih lebih memantau berkas lebih sering dan peninjauan kembali dari petugas IMB ruko yang lebih rutin