Implementasi Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (Studi di Pengadilan Negeri Kota Malang),

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai implementasi pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan oleh hakim pengawas dan pengamat. Hal ini dilatarbelakangi adanya satu lembaga baru yang disebutkan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu lembaga pengawas dan pengamat, dimana ketua Pengadilan Negeri menunjuk satu orang hakim untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan. Penulis tertarik untuk menulis ini karena peran Hakim Pengawas dan Pengamat disini sebagai penghubung antara subsistem pengadilan dengan subsistem pemasyarakatan. Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat diatur dalam Bab XX Pasal 277-283 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985. Bidang pengawasan intinya ditujukan kepada Jaksa sebagai eksekutor dari putusan pengadilan dan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana. Bidang pengamatan lebih ditujukan kepada pihak pengadilan sendiri, dan laporan hasil penelitian akan berguna bagi sistem pemidanaan dan putusan pengadilan selanjutnya. Terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas dari Hakim Pengawas dan Pengamat ini, antara lain adalah masalah waktu, kesibukan hakim, dana, kurangnya komunikasi dan adanya ketentuan pasal dalam Undang-Undang yang tidak dilaksanakan. Selain itu juga tidak adanya peraturan yang secara rinci mengatur mengenai sanksi bagi Hakim Pengawas dan Pengamat yang lalai atau tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan tepat waktu. Diharapkan kedepannya efektifitas dari keberadaan dan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dapat mencapai tujuannya