Pelaksanaan Prinsip Pemberian Pinjaman Yang Sehat Dalam Penyaluran Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam Centra Dana Abadi Kota Blitar (Studi Implementasi Terhadap Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerinta

Pada skripsi ini, penulis mengangkat tema Pelaksanaan Prinsip Pemberian Pinjaman yang Sehat Dalam Penyaluran Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam Centra Dana Abadi Kota Blitar. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi karena prinsip pemberian pinjaman yang sehat wajib dilaksanakan oleh setiap koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.Penelitian dilakukan di KSP.Centra Dana Abadi karena meskipun telah melaksanakan prinsip pemberian pinjaman yang sehat ternyata di dalam prakteknya masih terdapat pinjaman yang tidak sehat. Karya tulis ini mengangkat rumusan masalah:(a)Bagaimana pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dalam penyaluran pinjaman oleh KSP.Centra Dana Abadi?(b)Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dalam penyaluran pinjaman oleh KSP.Centra Dana Abadi?(c)Apa upaya yang dilakukan oleh KSP.Centra Dana Abadi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi?Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas,penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa prinsip pemberian pinjaman yang sehat telah diterapkan dalam penyaluran pinjaman oleh KSP.Centra Dana Abadi terutama pada tahap analisis pinjaman yang dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha calon peminjam. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan prinsip pemberian pinjaman yang sehat, antara lain: Kecurangan Petugas, hasil survei yang diabaikan, jaminan fidusia tidak didaftarkan, informasi calon peminjam kurang detail,calon peminjam merekayasa data. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain: memberikan pembebanan dan sanksi, memberikan pembinaan kepada petugas agar konsisten menjalankan prosedur pemberian pinjaman, mendaftarkan jaminan fidusia,melakukan survei lingkungan,memaksimalkan peran petugas agar dapat mengetahui kejujuran calon peminjam