Dalam penulisan ini, peneliti membahas hambatan pelaksanaan pembubaran badan hukum koperasi bagi koperasi fungsional pegawai republik indonesia akibat dari pelaksanaan otonomi daerah (studi kasus proses pembubaran badan hukum KPRI KARYA NIAGA MALANG) . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah mekanisme pembubaran KPRI Karya Niaga Malang telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Perkoperasian dan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) Karya Niaga Malang, apa hambatan dalam pembubaran KPRI Karya Niaga Malang, dan upaya hukum apa yang dilakukan dalam menangani hambatan dalam pembubaran KPRI Karya Niaga Malang. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan fakta bahwa pelaksanaa...
Melalui Kementerian Koperasi, pemerintah era reformasi telah melakukan reorganisasi koperasi. Dengan...
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik In...
Skripsi ini menganalisis tentang peraturan perundang-undangan untuk mengetahui sumber kewenangan Ka...
Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan berfungsi sebagai alat untuk mensej...
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dimulai dengan menyerahkan sejumlah kewenangan (urusan) dar...
Penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan jumlah anggota dan perolehan SHU serta mengetahu...
Penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan jumlah anggota dan perolehan SHU serta mengetahu...
AbstrakDalam usaha pembangunan di bidang hukum, pemerintah disamping melakukan usaha pembinaan hukum...
Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Kabupaten Langkat merupakan koperasi yang saat se...
Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Penyajian laporan keuangan KPRI Kopertis Wilayah VII Jaw...
Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dwija Usaha adalah sebuah instansi yang bergerak dalam bi...
Ide dan paham koperasi Indonesia muncul bersama perjuangan kemerdekaan. Oleh karena itu dalam penyus...
Badan Pemeriksa Keuangan merupakan salah satu lembaga negara di Indonesia yang bebas dan mandiri dan...
Pengembangan bidang ekonomi secara tegas sangat menginginkan terwujudnya demokrasi ekonomi untuk kem...
PKP-RI Propinsi Sumatera Barat selama ini telah melakukan beberapa usaha komersil dalam rangka menda...
Melalui Kementerian Koperasi, pemerintah era reformasi telah melakukan reorganisasi koperasi. Dengan...
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik In...
Skripsi ini menganalisis tentang peraturan perundang-undangan untuk mengetahui sumber kewenangan Ka...
Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan berfungsi sebagai alat untuk mensej...
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dimulai dengan menyerahkan sejumlah kewenangan (urusan) dar...
Penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan jumlah anggota dan perolehan SHU serta mengetahu...
Penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan jumlah anggota dan perolehan SHU serta mengetahu...
AbstrakDalam usaha pembangunan di bidang hukum, pemerintah disamping melakukan usaha pembinaan hukum...
Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Kabupaten Langkat merupakan koperasi yang saat se...
Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Penyajian laporan keuangan KPRI Kopertis Wilayah VII Jaw...
Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dwija Usaha adalah sebuah instansi yang bergerak dalam bi...
Ide dan paham koperasi Indonesia muncul bersama perjuangan kemerdekaan. Oleh karena itu dalam penyus...
Badan Pemeriksa Keuangan merupakan salah satu lembaga negara di Indonesia yang bebas dan mandiri dan...
Pengembangan bidang ekonomi secara tegas sangat menginginkan terwujudnya demokrasi ekonomi untuk kem...
PKP-RI Propinsi Sumatera Barat selama ini telah melakukan beberapa usaha komersil dalam rangka menda...
Melalui Kementerian Koperasi, pemerintah era reformasi telah melakukan reorganisasi koperasi. Dengan...
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik In...
Skripsi ini menganalisis tentang peraturan perundang-undangan untuk mengetahui sumber kewenangan Ka...