Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Unit PPA Polres Batu)

Abstrak penelitian ini memaparkan atau menggambarkan serta menjawab permasalahan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi korban tindak pidana perdagangan orang pada proses penyidikan. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang preventif maupun yang represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Permasalahan yang diteliti adalah (1) Urgensi adanya perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi korban tindak pidana perdagangan orang pada proses penyidikan, (2) Bentuk perlidungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang pada proses penyidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Beberapa indikator perlindungan hokum terhadap anak sebagai saksi korban tindak pidana perdagangan orang, yaitu: peranan saksi korban, kedudukan saksi korban, non teknis, dan teknis. Indikator teknis meliputi beberapa hal, yaitu: fasilitas ruangan yang digunakan untuk pemeriksaan saksi korban anak, tata cara pemeriksaan apakah sudah sesuai dengan Perkap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau korban Tindak Pidana. sedangkan, indikator non teknis meliputi: kebijakan dan paradigma penegak hukum sendiri yang mengatakan bahwa perlindungan hukum perlu diberikan kepada anak karena adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak sebagai saksi korban dan sebagai pelaku tindak pidana. Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit PPA kepada saksi korban berupa: kerahasiaan identitas saksi dan/atau korban, rehabilitasi kesehatan, konseling, pendampingan bagi saksi dan/atau korban anak, dan pemeriksaan dilakukan diruangan khusus. Saat menjalankan penyidikan para penyidik agar lebih maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap anak