Penerapan Prinsip Good Governance Pada Implementasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Di Kabupaten Banyuwangi

Permasalahan dalam implementasi Jamkesda di Kabupaten Banyuwangi, mulai dari pendataan yang belum valid, kaburnya landasan peraturan perundangundangan dan kelembagaan mengenai Jamkesda, alokasi dana yang kurang, hingga pada kemanfaatan Jamkesda yang kurang. Prinsip good governance telah dirumuskan dalam Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara ( The general principle of organization state ), sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang meliputi: Asas kepastian hukum, Asas tertib penyelenggara negara, Asas kepentingan umum, Asas keterbukaan, Asas proporsionalitas, Asas profesionalitas, Asas akuntabilitas. Selain itu terdapat prinsip good governance menurut para ahli dan yurisprudensi, seperti asas responsivitas, asas fair play, asas kecermatan, dan lain-lain. Adapun kendala dalam penerapan prinsip good governance pada implementasi Jamkesda antara lain : Belum harmonisnya Peraturan mengenai Jamkesda dengan Peraturan mengenai otonomi daerah, Kendala dalam hal sistem kelembagaan pelaksana Jamkesda, Birokrasi di Kabupaten Banyuwangi belum memahami makna perbedaan antara konsep dan implementasi government dan governance , kendala mengenai sistem pendanaan, belum ada pemanfaatan teknologi sebagai supporting media dalam pendataan dan administrasi Rumah Sakit Daerah pelaksana Jamkesda di Kabupaten Banyuwangi, sehingga dapat mewujudkan prinsip efektivitas dan efisiensi. Solusi dalam mengatasi kendala tersebut antara lain : Secara praktis untuk mengatasi masalah pendanaan Jamkesda, dalam jangka pendek harus dapat mencari formula alokasi anggaran yang memenuhi kriteria equity dan equality yang lebih mencerminkan pemerataan daerah, serta melakukan inovasi dalam pendanaan. Inovasi pendanaan dapat dilakukan dengan cara bekerjasama dengan pihak swasta, Pemanfaatan teknologi informasi, metode Pendataan yang valid, berbasis teknologi, dan melibatkan beberapa pihak. Kesemua pihak tersebut dapat bergabung dalam Tim Pendataan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Pendataan seyogyanya di updating setiap setahun sekali