Penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli atau Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Praktek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan APBN/D banyak terjadi penyelewengan dana pengadaan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Pasal 22 UU nomor 5 Tahun 1999 mengatur mengenai larangan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dalam praktek pengadaan barang/jasa, akan tetapi penerapan Undang-undang ini tidak maksimal dikarenakan masih banyaknya kasus KKN pada setiap praktek pengadaan barang/jasa. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis dan menunjukkan pada masyarakat tentang kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang masih membutuhkan pengawasan dari masyarakat dan juga untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai proses pengadaan barang/jasa sehingga dapat mengurangi tindak pidana korupsi dalam setiap proses pengadaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yakni dengan melihat peraturan hukum yang mengatur jalannya proses pengadaan barang/jasa pemerintah dengan implementasi pengerjaan pengadaan barang/jasa dilapangan, memilih lokasi di Kementerian Pekerjaan Umum,Jakarta. Tehnik penelusuran data dengan menggunakan metode wawancara terstruktur dan tidak terstruktur serta studi literatur, pengambilan sampel dengan menggunakan purposive Sampling dan tehnik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif analisis. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa Kementerian Pekerjaan Umum selalu berusaha untuk memperbaiki diri sehingga dapat mengurangi praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dalam setiap proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Akan tetapi dalam prosesnya Kementerian Pekerjaan Umum tidak dapat melakukannya sendirian diperlukannya bantuan dari berbagai pihak termasuk masyarakat untuk membantu mengawasi setiap proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Kemudian diharapkan masyarakat bersedia melaporkan kepada pemerintah ataupun aparat penegak hukum ketika memiliki bukti kuat bahwa telah terjadi penyelewengan aturan pada saat pengadaan barang/jasa pemerintah berlangsung