Kajian Normatif Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dalam Putusan Mahkamah Agung Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Bulog Tahun 2005

Penulisan Skripsi membahas tentang penemuan hukum (rechtsvinding) dalam putusan Mahkamah Agung terhadap perkara tindak pidana korupsi Bulog tahun 2005. Hal ini dilatarbelakangi adanya peristiwa hukum di masyarakat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berimplikasi pada penyimpangan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. Hakim sebagai pembentuk putusan berwenang mengadakan suatu penemuan hukum (rechtsvinding ) saat undang-undang tidak mampu menyelesaikan peristiwa konkrit. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana keterkaitan penemuan hukum (rechtsvinding) dalam putusan Mahkamah Agung terhadap perkara tindak pidana korupsi Bulog tahun 2005 dengan pasal 1 ayat (1) KUHP tentang asas legalitas serta konsekuensi yuridis penemuan hukum tersebut terhadap pencapaian tujuan hukum. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif (Normative Legal Research ) dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach ) dan pendekatan kasus (case approach) . Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung No. 1384 K/Pid/2005; Putusan Mahkamah Agung Reg. 275 K/Pid/1983; KUHP Pasal 1 ayat (1); KUHAP Pasal 244; Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10. Teknik analisis yang digunakan adalah melalui interpretasi hukum. Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam perkara korupsi Bulog tahun 2005 memiliki kedudukan yang penting. Terdakwa pada pengadilan tingkat pertama diputus bebas murni, selanjutnya penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung yang kemudian MA mengabulkan kasasi tersebut. Hal ini bertentangan dengan Pasal 244 KUHAP yang menentukan putusan bebas murni tidak bisa diupayakan kasasi. Penemuan hukum oleh MA dalam hal ini hakikatnya bertentangan dengan asas legalitas. Hakim lebih mendasarkan putusannya pada yurisprudensi dibanding ketentuan pasal dalam undang-undang. Penemuan hukum tersebut melahirkan beberapa konsekuensi yuridis terhadap tujuan hukum yaitu kedudukan asas legalitas menjadi tidak rigid, kepastian hukum menjadi abstrak, perwujudan keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum bersifat kasuistik, serta pencapaian tujuan hukum lebih mengarah terhadap keadilan dan kemanfaatan. Pembentuk undang-undang (KUHAP) dalam merumuskan KUHAP yang akan datang hendaknya mempunyai orientasi yang tegas dalam mereformulasikan suatu pasal, dalam konteks ini yakni berupa reformulasi terhadap upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas. Selain itu masyarakat hendaknya turut serta melakukan kontrol kinerja pemerintah dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas secara jelas dan tegas demi terwujudnya kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan di tengah masyarakat