Implementasi Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Hal Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (S

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai implementasi Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan minuman berakohol dalam hal ijin usaha perdagangan minuman beralkohol. Hal ini dilatar belakangi oleh semakin maraknya perdagangan minuman beralkohol tanpa ijin di Kota Malang. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dinilai sangat penting karena adalah merupakan instansi yang menerbitkan serta melakukan pengawasan terhadap ijin usaha perdagangan minuman beralkohol. Rumusan masalah: 1. Bagaimana implementasi Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol dalam hal ijin usaha perdagangan minuman beralkohol? 2. Apa hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Malang dalam pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang pengawasan, pengendalian dan pelarangan penjualan minuman beralkohol dalam hal ijin usaha perdagangan minuman beralkohol dan bagaimana upaya Pemerintah Kota Malang untuk mengatasi hambatan tersebut? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis Sosiologis. Prosedur pengumpulan data dan pengolahan data menggunakan tehnik wawancara, observasi lapangan serta studi dokumen dan kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencacatan secara sistematis, langsung di lokasi penelitian. Data dianalisa dengan mempergunakan tehnik pengolahan data secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban Bahwa implementasi dari Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol dalam hal ijin usaha perdagangan minuman beralkohol jika dilihat dari sisi teori/yuridis sudah sangat baik namun jika dari sisi penerapannya di masyarakat sangatlah kurang. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat dan kurangnya sosialisasi dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang mengenai pentingnya ijin usaha perdagangan minuman beralkohol dan tata cara memperoleh ijin tersebut. Jadi dengan demikian perlu diadakan peningkatan kinerja dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang mengenai ijin usaha perdagangan minuman beralkohol sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya ijin usaha perdagangan minuman beralkohol dapat meningkat dan pelanggaran atas ijin tersebut dapat diminimalisir