Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg. Tentang Pemeliharaan Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian

Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh suami istri yang akan melakukan perceraian adalah masalah anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan itu. Dalam hal ini perceraian akan membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu anak harus memilih untuk ikut ayah atau ikut ibunya. Bunga (bukan nama sebenarnya) mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Malang karena merasa rumah tangganya dengan suaminya yang bernama Budi (bukan nama sebenarnya) sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang mana selama perkawinan mereka telah dikaruniai seorang anak yang bernama Bagas berumur 4 tahun. Menurut peraturan yang berlaku, anak dibawah umur berada dibawah hak asuh ibu kandungnya. Akan tetapi di dalam putusan Nomor:1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg Hakim menyerahkan hak asuh yang bernama Bagas tersebut dibawah hadhanah ayah kandungnya bukan kepada ibunya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Putusan Perkara Nomor: 1624/Pdt.G/2009/PA.Mlg tentang pemeliharaan anak dibawah umur. Dengan demikian dapat diketahui mengapa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang menyerahkan hak pemeliharaan anak kepada ayah kandung dari si anak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Karena itu penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari proses studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik interpretasi hukum gramatikal dan teknik interpretasi sistematis. Berdasarkan hasil penelitian, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang hak pemeliharaan anak ( Hadhanah ) diserahkan kepada Budi sebagai ayah kandung dari anak tersebut dengan pertimbangan bahwa perilaku Bunga (ibu kandung) tidak mencerminkan perilaku seorang istri dan ibu yang baik. Selain itu Bunga juga sering bertemu dengan laki-laki lain dan mengaku kepada laki-laki tersebut bahwa dia sudah janda padahal masih terikat perkawinan dengan Budi secara sah. Atas dasar perilaku yang tidak baik dari sang istri itulah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang mengabulkan gugatan rekonpensi dari Budi demi kemaslahatan dari anak tersebut. Kesimpulan penelitian ini adalah pemeliharaan anak bukan semata-mata melihat siapa yang paling berhak, tetapi harus melihat siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan ( mudlorot ) bagi si anak, yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak bukan siapa yang paling berhak. Peneliti menyarankan agar dalam menyelesaiakan masalah ini praktisi hukum tidak boleh terpaku pada aturan formil melalaikan nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat, kaidah agama dengan kata lain bahwa yang mendasari pertimbangan hakim dalam menyerahkan pemeliharaan anak adalah demi kemaslahatan diri anak yang akan menjadi asuhannya