Pengaturan Pemusatan Kepemilikan Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Dalam Penggunaan Frekuensi Radio Menurut Pasal 18 (1) Undang-Undang Nomor

Dalam Penulisan Skripsi ini penulis membahas mengenai Pengaturan Pemusatan Kepemilikan Lembaga Penyiaran Televisi Swasta menurut Pasal 18 (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Lembaga Penyiaran berkembang seiring tingginya mobilitas masyarakat. Selaras dengan perkembangan lembaga penyiaran, pengaturan di bidang penyiaran berkembang seiring perubahan rezim pemerintah dari Orde Baru ke era reformasi. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang salah satunya mengatur tentang lembaga penyiaran itu dianggap telah cukup baik karena dua semangat demokratisasi penyiaran yakni diversity of ownership (keberagaman kepemilikan ) dan diversity of content (keberagaman isi). Namun adanya fenomena konsentrasi kepemilikan lembaga penyiaran swasta oleh beberapa konglomerasi media di Indonesia merupakan hal yang tidak sejalan dengan prinsip pluralisme penyiaran tersebut. Konsentrasi kepemilikan lembaga penyiaran tersebut menjadi perdebatan ketika terdapat proses pengambilalihan sebuah lembaga penyiaran oleh perusahaan holding yang telah memiliki lembaga penyiaran baik yang bersiaran dengan jangkauan nasional maupun lokal. Hal tersebut hal yang bertentangan dengan fakta bahwa untuk menyelenggarakan penyiaran, lembaga penyiaran harus memiliki izin penyelenggaraan penyiaran untuk menggunakan frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas.Perdebatan tetap terjadi karena pengaturan pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran dalam pasal 18 (1) yang dianggap kabur terutama makna kata dibatasi. Pasal ini menjelaskan pembatasan kepemilikan lembaga penyiaran swasta sehingga tidak terjadi pemusatan kepemilikan penyiaran yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi penyiaran. Oleh karenanya diperlukan penafsiran terhadap pasal 18 (1) Undang-Undang Penyiaran terutama makna kata dibatasi sehingga terdapat kejelasan pemahaman demi terselenggaranya kegiatan penyiaran yang searah dengan tujuan dan asas penyiaran. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis. Penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) . Dengan meneliti aturan-aturan yang mengatur mengenai pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran swasta. Selanjutnya, seluruh data yang ada dianalisa dengan metode penafsiran sistematis . Berdasarkan hasil penelitian, bahwa makna kata dibatasi dalam pasal 18 (1) Undang-Undang Penyiaran haruslah jelas tidak saja memasukkan unsur jumlah maksimal lembaga penyiaran yang dimiliki namun juga unsur keterbatasan frekuensi yakni dengan membatasi pula izin penyelenggaraan penyiaran yang dimiliki dalam satu provinsi. Selain itu, harus dijelaskan pula pembatasan subyek pemilik lembaga penyiaran swasta tersebut. Menurut pendapat penulis penafsiran Pasal 18 (1) yang jelas dan mengakomodir demokrasi penyiaran serta penggunaan frekuensi yaitu satu orang, satu badan hukum, satu perusahaan holding paling banyak memiliki satu izin penyelenggaraan penyiaran dalam satu provinsi. Mengingat pentingnya peran lembaga penyiaran swasta dalam kehidupan masyarakat diperlukan pengaturan kepemilikan lembaga penyiaran swasta yang jelas serta mengakomodir prinsip-prinsip demokrasi penyiaran. Selain itu, sistem penyiaran berjaringan dan televisi digital dapat mengatasi permasalahan keterbatasan frekuensi radio sehingga tercapai pluralisme penyiaran