Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan, dan kendala yang dihadapi Polres Selong dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Hal ini di latarbelakangi karena dewasa ini di Indonesia prilaku anak pada usia dini banyak yang menyimpang bahkan melanggar hukum, bahkan sampai di daerah-daerah seperti halnya di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara barat, banyak di temukan kasus-kasus seperti penyalahgunaan obat-obat terlarang, tindak pidana kekerasan, pelecehan seksual, bahkan hingga melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Dalam proses penyidikan, seorang anak harus mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang manusiawi sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam upaya mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan, dan kendala yang dihadapi Polres Selong dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Maka metode penelitian yang dipakai adalah yuridis empiris berupa penelitian kepustakaan yaitu mempelajari dengan menghimpun data dari kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan maupun buku serta bahan lain yang ada hubunganya dengan materi skripsi, yang didukung dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu langsung mengamati lingkungan sosial di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada mengenai proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam proses penyidikan di Polres Selong, telah dilakukan dengan langkah-langkah yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan tetap memperthatikan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. dengan proses awal dimulai dari melakukan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian hingga pada penyerahan berkas perkara. Kemudian kendala yang dihadapi Polre Selong yaitu terdapat dua kendala diantaranya kendala yang bersifat internal dan bersifat eksternal, terbatasnya jumlah personil Binamitra dan Kring Reserse dalam melaksanakan penyuluhan atau pendekatan kepada masyakat, dan sarana dan prasarana yang masih kurang mendukung dalam proses penyidikan terhadap anak. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka Polres selong perlu melakukan pelatihan kepada para penyidik anak di lingkungan Polres Selong dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai ruang lingkup tugas dan kewenangan Polri tentang perlindungan anak khususnya dalam proses penyidikan. Dengan adanya pemahaman mengenai tugas dan kewenangan Polri (penyidik anak), akan memberikan pemahaman bahwa dalam rangka menunjang perlindungan anak, kesejahteraan anak dan pengadilan anak, Polri dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal pelaku tindak pidana hendaknya akan membedakan proses dan sistem kerja dalam proses penyidikan antara pelaku anak tindak pidana dan pelaku orang dewasa, dan untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak anak yang bermasalah dengan hukum dalam proses penyidikan maka diperlukan sebuah model penyelesaian non-penal seperti model peradilan restoratif. (Mengacu pada Konsep Restorative Justice)