Analisis Yuridis Normatif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pertumbuhan ekonomi yang terus berkembang dari segala lapisan membuat para pelaku ekonomi tidak melihat aspek lingkungan. Pembangunan yang dilakukan dengan menggali dan mengeksplorasi sumber daya alam sering kali tanpa memperdulikan lingkungan, menyebabkan memburuknya kondisi lingkungan. Korporasi harus diberikan pertanggungjawaban pidana secara tegas agar tidak menimbulkan kerugian dan berdampak negatif bagi masyarakat Pemahaman terhadap masalah pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum tidak dapat dilepaskan dari persoalan pokok pertanggungjawaban dalam hukum pidana terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(UUPPLH). Penelitian ini menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bila diperbandingkan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-UndangUndang No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan serta konsekuensi yuridis dari pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan akses internet, sedangkan teknik analisa bahan hukum menggunakan interpretasi gramatikal. Hasil penelitian yang dilakukan menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam UUPPLH, serta kekuatan dan kelemahan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UUPPLH dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lain. UUPPLH menyatakan dalam Pasal 116 ayat (1) UUPPLH badan usaha dapat dilakukan tuntutan dan sanksi pidana, tetapi dalam Pasal 118 UUPPLH sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha maka pengurus yang mewakili. Sanksi pidana pokok bagi korporasi atau badan usaha yaitu pidana denda. Perumusan pembedaan pidana denda antara korporasi dan orang perseorangan tidak terumuskan dalam UUPPLH. Perumusan sanksi pidana dalam UUPPLH secara kumulatif, penjatuhan pidana penjara dan pidana denda sekaligus. Konsekuensi yuridis dari pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi diantaranya perluasan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan pidana terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup, pertanggungjawaban pidana bagi korporasi kurang menjamin kepastian hukum, pembatasan kebebasan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana bagi korporasi, Berdasarkan penelitian tersebut dikemukakan saran bagi pemerintah mendorong penyempurnaan dalam perumusan pasal-pasal pertanggungjawaban pidana serta ketentuan pidana dalam UUPPLH. Bagi aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan maupun hakim dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi