Urgensi Untuk Meratifikasi Convention On The Protection Of Underwater Cultural Heritage Tahun 2001 Bagi Indonesia Dalam Upaya Melindungi Warisan Budaya Bawah Air Di Perairan Kepulauan Indonesia

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai urgensi bagi Indnonesia untuk meratifikasi konvensi UNESCO Tahun 2001 yaitu Convention On The Protection Of Underwater Cultural Heritage, tentang perlindungan warisan budaya bawah air. Penulis mengambil tema ini didasari oleh fakta bahwa Indonesia banyak kehilangan warisan budaya bawah airnya akibat tindakan illegal. Tindakan tersebut terjadi karena lemahnya peraturan nasional di Indonesia. Kelemahan tersebut berupa tidak adanya Undang-Undang yang secara spesifik mengatur mengenahi perlindungan warisan budaya bawah air serta adanya tumpang tindih kewenangan antara instansi-instansi dan lembaga-lembaga pemerintah. Peraturan yang ada saat ini hanya sebatas peraturan mengenahi cagar budaya secara umum, sehingga memberikan ketidakpastian hukum terhadap warisan budaya bawah air tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Kemudian seluruh bahan hukum yang ada dianalisis secara teknik deskriptif kualitatif. Penulis memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik penelusuran pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer maupun sekunder, serta menggunakan studi dokumnetasi terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan warisan budaya bawah air Indonesia. Bahan-bahan hukum dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan , menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sudah terkumpul. Hasil kajian dan analisis tersebut dihubungkan untuk kemudian disajikan dalam sebuah penulisan yang sistematis. Hasil penelitian yang penulis peroleh adalah bahwa peraturan-peraturan nasional Indonesia belum bisa mengakomodir perlindungan warisan budaya bawah airnya. Peraturan-peraturan tersebut justru semakin membuat adanya benturan kewenangan antara instansi dan lembaga terkait. Menyikapi fakta-fakta di atas, penulis memiliki beberapa saran. Pertama, pemerintah Indonesia perlu segera meratifikasi Konvensi UNESCO Tahun 2001 kemudian mengintegrasikannya dengan peraturan-peraturan nasional. Kedua, pemerintah harus segera membuat museum bahari untuk warisan budaya bawah air yang sudah diangkat serta mencari lokasi warisan budaya bawah air dan secara bertahap menetapkannya sebagai situs cagar budaya