Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Kota Batu Berdasarkan Pasal 14 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Peraturan Pemerin

Penelitian yang dilakukan berlatar belakang Pelaksanaan Pemindahan atau Mutasi Pegawai Negeri Sipil yang yang bertujuan sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, karena sering ditemui di Kota Batu kebijakan mutasi sudah tidak pada porsinya dan cenderung tendensius, termasuk ketidaksesuaian pemberian wewenang dan jabatan terhadap tenaga-tenaga kurang profesional atau dengan Sumber Daya Manusia (SDM) rendah, belum ditambah prosedur mutasi yang kerap kali tidak didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009 Pasal 14.Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan 3 (tiga) permasalahan yakni: 1.Bagaimana pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil Kota Batu berdasarkan Pasal 14 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/ Kota dalam Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009? 2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu dalam pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Kota Batu berdasarkan Pasal 14 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/ Kota dalam Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009? Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan metode pendekatan digunakan yuridis sosiologis, dengan lokasi penelitian Badan Kepegawaian Kota Batu. Data primer dan sekunder diperoleh dengan menggunakan wawancara, studi kepustakaan, dokumentasi, dan akses internet. Kemudian dilakukan pengolahan dan analisa data dengan menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif dan deskriptif analistis. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pemindahan atau mutasi, berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009 Pasal 14 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Secara administratif, terdapat kesesuaian Pelaksanaan Pemindahan atau Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Kota Batu dengan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009 Pasal 14. Faktor penghambat kebijakan pemindahan atau mutasi Pegawai Negeri Sipil di Kota Wisata Batu berdasarkan Peraturan, antara lain: nihilnya posisi jabatan yang diinginkan pegawai, ketidaksesuaian potensi dan pengalaman kerja (profesionalitas) pegawai dengan tanggung jawab kerja yang diinginkan serta perbedaan kebijakan dan wewenang otonomi daerah dalam mengatur formasi PNS dalam memenuhi kebutuhan publiknya. Saran dari hasil penelitian yang bisa diberikan yaitu Perlu memberikan pertimbangan kepada pegawai negeri sipil pada saat melakukan pelaksanaan pemindahan atau mutasi; Perlu melakukan optimalisasi dalam pengelolaan administrasi kegiatan kepangkatan, pengadaan, pemberhentian, dan mutasi pegawai yang mudah dipahami dan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bidang serta dapat dijadikan sebagai upaya pelayanan publik