Pelaksanaan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Adat Bali (Studi Di Desa Adat Kedonganan, Kelurahan Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali)

Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah pelaksanaan akibat hukum pengangkatan anak menurut sistem Hukum Adat Bali dan hambatan pelaksanaan akibat hukum pengangkatan anak tersebut. Yang dilatar belakangi oleh adanya perbedaan akibat hukum pengangkatan anak menurut sistem Hukum Nasional yang tidak memutus hubungan darah antara orang tua kandung dengan anak angkat diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dengan pengangkatan anak menurut sistem Hukum Adat Bali yang memutus hubungan darah antara orang tua kandung dengan anak angkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguraikan tatacara sekaligus pelaksanaan akibat hukum serta hambatan dari pelaksanaan akibat hukum dari pengangkatan anak menurut sistem Hukum Adat Bali. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (empirical legal research) yang dilakukan di lapangan secara langsung dengan cara mewawancarai narasumber guna mendapatkan data primer. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang mengkaji prilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akibat hukum pengangkatan anak menurut sistem Hukum Adat Bali ini merupakan peralihan hak dan kewajiban anak angkat dengan orang tua angkat, khususnya dalam hubungan kekerabatan, perwalian dan pewarisan. Bahwa setelah dilakukan upacara peperasan seorang anak angkat telah dianggap menjadi anak kandung orang tua angkatnya yang secara otomatis hak dan kewajibannya beralih kepada keluarga orang tua angkat dan hak pewarisannya ikut mewaris pada orang tua angkatnya, hal tersebut berarti putusnya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hambatan pelaksanaan akibat hukum pengangkatan anak di sini terjadi dari lingkungan keluarga pada saat rembuk keluarga besar dan dalam hal pewarisan dalam lingkungan keluarga angkat, jika dari pihak lembaga pemerintah yang berkaitan atas pengangkatan anak, Namun hambatan tersebut tidak banyak terjadi di Desa Adat Kedonganan. Saran yang diberikan penulis adalah agar pemerintah berupaya mengharmonisasikan antara Hukum Nasional dengan Hukum Adat khususnya Bali. Bagi masyarakat Adat Bali agar memperjelas hal-hal yang hendak di sepakati dalam surat kesepakatan antara calon keluarga angkat dengan keluarga kandung anak angkat guna mencegah timbulnya masalah dikemudian hari