Analisis Yuridis Kebijakan Pengetatan Pemberian Remisi Bagi Terpidana Kasus Korupsi

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Analisis yuridis kebijakan pengetatan pemberian remisi bagi terpidana kasus korupsi. Hal ini dilatarbelakangi dengan di buatnya suatu kebijakan pengetatan pemberian remisi yang di keluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu bentuk upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dianggap selama ini telah terjadi secara meluas, dan tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasaanya harus dilakukan secara luar biasa. Dalam upaya mengetahui landasan hukum yang dapat digunakan untuk pengoperasionalan kebijakan pengetatan pemberian remisi bagi terpidana kasus korupsi. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif, mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan dibidang pemberantasan tindak pidana korupsi sekaligus aspek hukum kebijakan pengetaan pemberian remisi terhadap terpidana kasus korupsi. Kemudian, seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa landasan hukum yang dijadikan dasar pengetatan pemberian remisi bagi terpidana kasus korupsi adalah berdasarkan pada UU Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (2) mengatur bahwa “ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.” Di dalam PP No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dibedakan persyaratan antara tindak pidana biasa dengan tindak pidana korupsi yaitu masa pidana yang telah dijalani oleh narapidana. Di dalam PP 28 Tahun 2006 Menteri mempunyai Kewenangan untuk memberikan remisi setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Namun faktanya landasan hukum yang dijadikan dasar pengetatan pemberian remisi bagi terpidana kasus korupsi tersebut belum mempunyai kejelasan dasar hukum sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan salah penafsiran dan penyalahgunaan wewenang untuk itu diperlukan amandemen kedua atas PP No. 32 Tahun 1999 jo PP 28 Tahun 2006 khususnya pada pasal 34 dengan memperketat syarat-syarat untuk mendapatkan remisi