Upaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pengaturan Kawasan Konservasi di Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) De

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang upaya BAPPEDA Kabupaten Trenggalek dalam pengaturan kawasan konservasi. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya penetapan kawasan konservasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Ibukota Kabupaten Trenggalek Tahun 2002-2012 . Permasalahanya adalah saat ini terdapat perumahan yang berdiri di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Kejadian ini dikhawatirkan dapat mengancam keberadaan kawasan konservasi sehingga mengakibatkan bahaya atau bencana terhadap lingkungan disekitar kawasan konservasi tersebut. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi, Bagaimana upaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek, serta hambatan yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek dalam upaya pengaturan kawasan konservasi di Kabupaten Trenggalek beserta solusi dalam mengatasi hambatan tersebut. Dalam mengetahui permasalahan yang ada, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana penulis mengkaji peraturan yang berlaku dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2002 yang berhubungan dengan Bappeda. Lokasi penelitian di Kabupaten Trenggalek khususnya Bappeda Kabupaten Trenggalek, Jenis dan sumber data primer dan skunder, teknik pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi dokumentasi, populasi dan sampel kasubid keciptakaryaan dan tata ruang serta masryarakat pemilik lahan di Kabupaten Trenggalek, kemudian seluruh data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa didalam upaya pengaturan terhadap kawasan konservasi Bappeda mempunyai peran dalam perencanaan pembangunan, yang dituangkan didalam perencanaan wilayah atau tata ruang. Perencanaan tersebut mencakup juga pemanfaatan terhadap konservasi. Namun dalam pengelolaannya Bappeda banyak menemui kendala. Kendala yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Trenggalek dalam pengaturan kawasan konservasi meliputi kendala internal dan eksternal. Adapun kendala internal antara lain : Pejabat birokrasi yang tidak konsisten terhadap tata ruang kota; Semakin sempitnya atau semakin menipisnya ketersediaan lahan kering di kabupaten Trenggalek; Kurangnya koordinasi antara bidang-bidang. Sedangkan kendala eksternal antara lain : Kurangnya peran serta masyarakat; Pemilik lahan yang kurang peduli; Lemahnya koordinasi antar dinas-dinas pemerintah kabupaten Trenggalek; Pengawasan dan penegakan hukum yang lemah. Untuk menyikapi hambatan-hambatan tersebut, maka perlu kiranya meningkatkan komitmen bersama dalam menyikapi pentingnya keberadaan konservasi, diperlukan pula penegakan hukum yang lebih spesifik. Dasar hukum yang pasti tentang pengaturan kawasan konservasi dapat dilakukan dari awal yaitu perencanaan tata ruang kota, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA). Agar kepastian hukum mengenai keberadaan kawasan konservasi di Kabupaten Trenggalek lebih terjamin. Adapun saran dari penulis yaitu, untuk Bappeda Kabupaten Trenggalek dalam perencanaan penggunaan ruang khususnya dalam pengaturan kawasan konservasi agar lebih memperhatikan detail rencana yang telah dibuat, sehingga dalam kegiatan pembangunan tidak terjadi penyalahgunaan penggunaan ruang. Bagi masyarakat maka hendaknya masyarakat mendukung dan membantu terealisainya pembangunan tersebut, disamping itu masyarakat harus menuntut haknya apabila terjadi penyimpangan, khususnya dalam penggunaan tata guna lahan