Implementasi Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Bidang Kenaikan Pangkat Dan Jabatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Uu Ri No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kep

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai masalah kenaikan pangkat dan jabatan pegawai negeri sipil sebagaimana di amanatkan dalam undang-undang NO 43 Tahun1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI NO 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian maka faktor yang dilihat yaitu profesionalisme sesuai kompetensi,prestasi kerja,serta syarat obyektif lainya tanpa membedakan jenis kelamin,suku,ras dan golongan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah tentang bagaimana implementasi pembinaan pegawai negeri sipil dalam bidang kenaikan pangkat dan jabatan berdasarkan undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU no 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian serta hambatan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek dan bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menjelaskan sejauh mana peraturan hukum itu benar-benar ditaati oleh masyarakat. Dalam penelitian ini data primer nya di peroleh dari wawancara dan observasi lapagan,data sekundernya diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Lokasi penelitian ini lokasinya adalah Kabupaten Trenggalek yaitu di Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek, Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa di Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek implementasi pembiaan kenaikan pangkat dan jabatan sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ada,selama syaratnya lengap hak kenaikan pangkat dan jabatan akan terpenuhi.Selain itu terdapat juga hambatan yaitu untuk guru disinyalir kebayakan penelitian tindakan kelas (PTK)nya banyak yang palsu,tim penilai angka kredit (PAK) bisa dibeli,tim penilai angka kedit (PAK) dalam menilai berkas yang masuk ke dinas lebih mendahulukan sistim teman/relasi. Solusi untuk mengatasi hambatan yang terjadi di Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek yaitu di dalam pengajuan berkas kenaikan pangkat dan jabatan seharusnya identitas PNS dirahasiakan agar tim penilai angka kredit(PAK) tidak bisa melakukan kecurangan,berkas pengajuan kenaikan pangkat dan jabatan seharusnya di acak saat dinilai oleh tim penilai angka kredit(PAK). Saran untuk dinas pendidikan kabupaten trenggalek adalah perlunya penilaian kemampuan dan kepatutan kerja bagi pegawai yang naik pangkat dan jabatan agar perbaikan mutu pegawai dapat tercapai,sistem prestasi kerja lebih efektif dari pada sistem karier,Kepala dinas harus turun langsung dalam melakukan pembinaan pada pegawai yang melakukan pelanggaran