Upaya Bank Sebagai Penjamin dalam Hal Terjamin Wanprestasi terhadap Pemilik Proyek pada Perjanjian Bank Garansi(Pelaksanaan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di PT. Bank Pembangunan Daerah

Bank Garansi ini dimaksudkan selain memberi keamanan terhadap pihak penerima jaminan sekaligus sebagai ikatan keseriusan pihak terjamin dalam tahapan-tahapan pelaksanaan suatu kesepakatan (prestasi). Namun kenyataan di lapangan, masih banyak kasus dimana pihak terjamin melakukan ingkar janji (wanprestasi) dalam berbagai bentuk. Bank sebagai penanggung atau penjamin mempunyai hak istimewa yaitu, dengan terlebih dahulu menyita dan menjual benda-benda si berhutang untuk melunasi hutangnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1831 KUHPerdata, atau pernyataan bahwa penjamin (bank) melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda pihak yang berhutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya sesuai dengan Pasal 1832 KUHPerdata. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan bank garansi dalam hal ini adalah apabila pihak terjamin mengajukan permintaan agar bank sebagai pihak penjamin melepaskan hak istimewanya. Dengan adanya kenyataan tersebut, maka peneliti merumuskan beberapa masalah, antara lain bagaimana upaya yang dilakukan oleh PT. BPD Jawa Timur Cabang Malang sebagai penjamin dalam hal terjamin wanprestasi pada perjanjian bank garansi dan apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh PT. BPD Jawa Timur cabang Malang sebagai penjamin ketika melakukan upaya dalam hal terjamin wanprestasi pada perjanjian bank garansi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis, yaitu dengan mengkaji hukum positif, Pasal 1820-1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur mengenai pemberian bank garansi, khususnya Pasal 1832 KUHPerdata dengan mengamati kemudian menganalisa pelaksanaannya pada PT. BPD Jawa Timur Cabang Malang. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi faktor pendukung dan penghambat upaya yang dilakukan oleh bank sebagai penjamin dalam hal terjamin wanprestasi pada perjanjian bank garansi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa upaya yang dilakukan oleh PT. BPD Jawa Timur Cabang Malang sudah sesuai dengan pelaksanaan Pasal 1832 KUHPerdata dimana bank menggunakan upaya antisipasi untuk mengatasi kendala yang ada dengan mewajibkan adanya setoran jaminan tunai dan agunan pada saat pembukaan Bank Garansi.Terhadap faktor pendukung dan penghambat sejauh ini belum pernah terjadi dalam praktek dan hendaknya hal tersebut digunakan sebagai gambaran agar bank dapat mengatasi apabila hal tersebut terjadi dikemudian hari