Pertanggungjawaban Pidana Bagi Perusahaan Otobus Sebagai Korporasi Jika Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah pertanggungjawaban pidana perusahaan otobus sebagai korporasi jika terjadi kecelakaan lalu lintas. Hal ini dilatarbelakangi dengan perkembangan dewasa ini, semakin besar kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan jasa transportasi, sehingga mengakibatkan semakin banyak pula perusahaan otobus yang menyediakan jasa transportasi. Perusahaan otobus tidak hanya dituntut untuk memberikan pelayanan jasa yang murah dan cepat saja, tetapi juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat pada umumnya, dan penumpang pada khususnya. Akan tetapi, masih sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan otobus yang tidak hanya dikarenakan dari kelalaian pengemudi saja, tetapi kurangnya perhatian dan pengawasan perusahaan otobus terhadap armada otobusnya juga merupakan bentuk kelalaian perusahaan otobus terhadap pasal 141 ayat (1) UULLAJ. Di samping itu kurangnya pengawasan dari Kementerian Perhubungan atas pengujian kelaikan kendaraan otobus juga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sehingga penegak hukum tidak dapat begitu saja membebankan pertanggungjawaban pidana kepada pengemudi saja, kecuali penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut murni dikarenakan kesalahan pengemudi. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif, dengan mengidentifikasi, memperjelas dan menganalisa permasalahan yang telah diatur dalam perundang-undangan (statuta approach) . Kemudian seluruh data dianalisa dengan menggunakan analisa konten (content analysis) yang diuraikan dengan interpretasi. Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan, baik perundang- undangan, buku, dan sebagainya. Perusahaan otobus seharusnya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam ilmu hukum, subyek hukum bukan hanya manusia, tetapi juga badan hukum seperti perusahaan. Perusahaan otobus dapai dibebani sanksi pidana jika terbukti bersalah atau turut membiarkan dan mendapatkan keuntungan dari perilaku sopir yang ugal-ugalan untuk memperoleh penumpang yang banyak. Sehingga diharapkan dapat memberikan rasa keadilan terhadap penumpang atau korban yang tidak bersalah