Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Kediri Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 T

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul : Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kota Kediri dengan latar belakang bahwa dengan adanya otonomi daerah saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab yang untuk mengelola daerahnya secara maksimal menjadi lebih besar dimana salah satu fungsi DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan APBD yang merupakan wujud penerjemah kebijakan, komitmen politik dan prioritas dalam memutuskan kemana uang daerah harus dibelanjakan dan dari mana dana mesti dikumpulkan. Oleh karena itu pengawasan terhadap pengelolaan APBD harus diperhatikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi Pengawasan DPRD serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD Kota Kediri. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji permasalahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Jenis data terdiri dari data primer yaitu melalui wawancara langsung dengan responden dan data sekunder melalui literatur buku dan browsing internet. Pengolahan data dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu data di paparkan secara menyeluruh kemudiandilakukan analisis sehingga dapat disusun suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan yang ada. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kota Kediri. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD Kota Kediri dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu pengawasan kebijakan terhadap perencanaan,pelaksanaan, dan evaluasi. Sedangkan hambatannya mencakup hambatan eksternal dan hambatan internal. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut yakni dengan cara segera menyusun agenda pengawasan serta menetapkan Standar, Sistem dan Prosedur baku Pengawasan DPRD Kota Kediri dan memperhatikan dan mengarahkan penyusunan APBD berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku