Dasar Pertimbangan Kajari Dalam Menetapkan Status Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Pasal 91(1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika(Studi Di Kejaksaan Negeri Padang)

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas Dasar Pertimbangan Kepala Kejaksaan Negeri Dalam Menetapkan Status Barang Sitaan Dalam Tindak Pidana Narkotika. Yang melatarbelakangi dalam penulisan ini adalah Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidaklah mengatur secara implisit mengenai kepastian hukum bagi Kepala Kejaksaan Negeri dalam menetapkan status barang sitaan dalam tindak pidana narkotika, penelitian ini di fokuskan untuk mencari dalam keadaan-keadaan seperti apa barang sitaan narkotika dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika itu harus dimusnahkan, kapan harus digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kepentingan pendidikan dan pelatihan dan kapan wajib digunakan untuk kepentingan dalam persidangan. Masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah: 1) Apa dasar pertimbangan Kepala kejaksaan negeri dalam menetapkan status barang sitaan narkotika dalam tindak pidana narkotika. 2) Bagaimana apabila status barang sitaan yang ditetapkan kepala kejaksaan negeri ternyata berbeda dengan putusan pengadilan yang didalamnya menetapkan status barang sitaan tersebut. Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut, penulis menggunakan metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian empiris ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu dasar pertimbangan Kajari dalam menetapkan status barang bukti narkotika adalah berdasar pada kuantitas barang, Dalam hal untuk pembuktian perkara, jika barang sitaan dalam jumlah sedikit langsung untuk pembuktian, jika dalam jumlah banyak akan ditetapkan untuk dimusnahkan. Apabila status barang sitaan yang ditetapkan Kajari ternyata berbeda dengan putusan tersebut maka upaya yang dapat dilakukan oleh jaksa adalah dengan mengajukan upaya hukum banding. Menyikapi hal-hal tersebut di atas, maka diperlukan sedikit perubahan pada Pasal 91 dan 101 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan perlunya profesionalisme aparat penegak hukum dan hubungan antara kepolisian, kejaksaan dan juga Badan Narkotika Nasional (BNN